 |
| Foto istimewa |
Morotai — Direktur Komite Perjuangan Rakyat (Kopra) Institute, Faisal Habeba, menyampaikan sikap tegas terkait dua isu krusial di Pulau Morotai: pengelolaan dana BUMDes dan dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam praktik judi online (judol).
Dalam keterangannya, Faisal meminta Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai agar tidak melakukan pemeriksaan secara parsial. Ia menegaskan bahwa audit harus dilakukan menyeluruh terhadap seluruh desa.
“Saya meminta Inspektorat tidak hanya fokus memeriksa saya terkait anggaran BUMDes di desa saya. Jika bicara keadilan dan kejujuran, maka seluruh 88 desa di Morotai juga harus diperiksa,” tegasnya.
Faisal juga menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab apabila ditemukan kerugian negara dalam pengelolaan dana desa.
“Saya siap mengganti jika memang terbukti ada kerugian dana BUMDes di desa saya. Saya tidak lari dari tanggung jawab,” ujarnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa prinsip keadilan harus ditegakkan tanpa tebang pilih.
Di sisi lain, Faisal turut menyoroti dugaan keterlibatan pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda), serta oknum aparat dalam aktivitas judi online. Ia mendesak Polres Pulau Morotai untuk serius melakukan penyelidikan.
“Saya meminta Polres Morotai untuk benar-benar serius menyelidiki dugaan keterlibatan Sekda dan oknum anggota polisi dalam aktivitas judi online. Ini menyangkut integritas institusi,” katanya.
Lebih lanjut, Faisal mengungkapkan bahwa laporan resmi terkait dugaan judi online tersebut telah disampaikan ke Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, lengkap dengan bukti-bukti pendukung.
Ia juga mendesak pemerintah daerah agar tidak melindungi pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Kasus judol ini sudah kami laporkan ke Mabes Polri dan Kemendagri dengan bukti-bukti. Pemda jangan main-main melindungi pejabat yang diduga terlibat, karena kode etik ASN dan Polri jelas berbeda dan harus ditegakkan,” tegasnya.
Selain itu, Faisal meminta Bupati Morotai bersama Badan Kepegawaian Daerah segera mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Sekda kepada publik.
“Kami mendesak agar hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia bahkan mendorong agar Bupati mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Sekda selama proses pemeriksaan berlangsung guna menghindari konflik kepentingan.
“Jika diperlukan, Sekda sebaiknya dinonaktifkan sementara agar pemeriksaan berjalan objektif,” tambahnya.
Faisal menegaskan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi publik menjadi kunci utama dalam meredam polemik yang berkembang di tengah masyarakat Morotai. (Red/tim)
