“Ketika Kekuasaan Lebih Sibuk Mengatur Narasi daripada Mengurus Negeri”
 |
| Foto istimewa |
Oleh : A. Andi Usman
Wakil Ketua PW GPK Maluku Utara
Dalam sejarah Nusantara nama Hayam Wuruk sering dikenang sebagai simbol kejayaan besar Majapahit. Bersama Mpu Prapanca melalui kitab Negarakertagama dunia diperlihatkan tentang luasnya wilayah kekuasaan kemegahan istana serta stabilitas kerajaan yang tampak nyaris sempurna. Namun sejarah selalu menyimpan satu pelajaran penting bahwa pujian yang terlalu banyak sering kali membuat penguasa lupa mendengar suara rakyatnya sendiri.
Hari ini situasi itu terasa begitu dekat dengan realitas Maluku Utara.
Kita hidup di zaman ketika kamera lebih cepat bergerak daripada kebijakan. Media sosial dipenuhi foto kunjungan kerja video pencitraan pidato seremoni dan narasi keberhasilan yang dipoles sedemikian rupa. Setiap sudut kekuasaan tampak sibuk membangun kesan bahwa daerah ini sedang baik-baik saja. Bahwa pembangunan berjalan. Bahwa kesejahteraan meningkat. Bahwa rakyat tersenyum.
Tetapi pertanyaannya sederhana apakah realitas rakyat benar-benar seindah narasi yang dipertontonkan setiap hari?
Di tengah gemerlap investasi tambang dan industri hilirisasi banyak masyarakat di Maluku Utara justru masih hidup dalam ketimpangan yang nyata. Jalan desa rusak bertahun-tahun pelayanan kesehatan belum merata nelayan kehilangan ruang tangkap petani hidup dengan harga hasil bumi yang tidak menentu sementara anak-anak muda menghadapi pengangguran yang semakin sunyi dibicarakan. Ironisnya semua itu sering tenggelam di balik produksi citra keberhasilan yang terus diputar tanpa henti.
Kekuasaan hari ini tampaknya lebih takut kehilangan popularitas daripada kehilangan kepercayaan rakyat. Kritik dianggap ancaman. Aktivis dicurigai. Mahasiswa diposisikan sebagai pengganggu stabilitas. Padahal dalam sejarah kerajaan Nusantara kritik adalah bagian penting untuk menjaga kewarasan kekuasaan. Tanpa kritik seorang raja hanya akan hidup di dalam gema pujian yang menyesatkan.
Kondisi ini terlihat jelas di Maluku Utara. Daerah yang kaya sumber daya alam ini justru menghadirkan paradoks yang menyakitkan. Gunung digali laut dikeruk hutan dibuka tetapi rakyat di lingkar tambang masih bergulat dengan debu banjir pencemaran dan ketidakpastian ekonomi. Kekayaan daerah seolah berjalan lurus ke pusat-pusat kekuasaan dan korporasi sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Namun media sering kali menggambarkan semuanya dengan sudut yang berbeda. Kamera diarahkan pada peresmian proyek. Mikrofon disiapkan untuk pidato-pidato optimistis. Statistik dipoles agar tampak meyakinkan. Bahkan kemiskinan pun kadang dikalahkan oleh estetika konten. Seolah tugas utama pemerintah hari ini bukan lagi menyelesaikan masalah melainkan memastikan masalah tidak terlihat buruk di media.
Inilah yang dapat disebut sebagai “Hayamuruk di era kamera” sebuah situasi ketika pemimpin lebih sibuk mengatur pencitraan daripada membangun fondasi keadilan sosial bagi rakyatnya.
Padahal sejarah Majapahit sendiri memberi pelajaran penting. Sebesar apa pun sebuah kekuasaan jika terlalu sibuk mendengar pujian maka keruntuhan hanya tinggal menunggu waktu. Kerajaan tidak runtuh dalam sehari. Ia runtuh perlahan ketika penguasa mulai kehilangan kemampuan mendengar kenyataan.
Maluku Utara membutuhkan pemimpin yang berani melihat kenyataan tanpa bantuan filter kamera. Pemimpin yang mau turun bukan sekadar untuk direkam tetapi untuk mendengar. Sebab rakyat hari ini tidak membutuhkan terlalu banyak slogan. Mereka membutuhkan keberpihakan yang nyata.
Rakyat tidak makan dari video pencitraan. Nelayan tidak hidup dari baliho keberhasilan. Petani tidak sejahtera karena pidato seremonial. Anak muda tidak mendapatkan pekerjaan hanya karena daerah disebut sedang maju di media nasional.
Sudah saatnya kekuasaan berhenti menjadikan media sebagai cermin tunggal pembangunan. Sebab ukuran keberhasilan bukanlah seberapa sering wajah pemimpin muncul di layar tetapi seberapa jauh rakyat merasakan keadilan dalam hidup mereka sehari-hari.
Jika tidak maka Maluku Utara hanya akan menjadi panggung besar tempat narasi dipertontonkan sementara kenyataan dibiarkan berjalan sendirian di belakang layar. (*
.jpg)
