Membaca Tragedi Ranggalawe dalam Politik Maluku Utara
 |
| Foto istimewa |
Oleh : A. Andi Usman
Wakil Ketua PW GPK Maluku Utara
Dalam sejarah panjang Nusantara, kisah Ranggalawe selalu menarik untuk dibaca ulang. Ia bukan tokoh asing dalam berdirinya Majapahit. Ranggalawe adalah bagian dari kemenangan itu sendiri. Ia berada di medan perjuangan ketika kekuasaan belum berdiri kokoh. Kesetiaannya kepada Raden Wijaya tidak lahir karena jabatan, tetapi karena keyakinan terhadap perjuangan bersama. Namun sejarah kemudian mencatat ironi besar. Setelah kemenangan berhasil diraih, Ranggalawe perlahan dipinggirkan. Sosok yang dahulu dibutuhkan dalam perang justru dianggap mengganggu stabilitas setelah kekuasaan berdiri.
Kisah itu terasa begitu dekat dengan realitas politik hari ini, termasuk di Maluku Utara. Politik modern ternyata tidak terlalu jauh berbeda dengan kisah lama Majapahit. Banyak pihak dibutuhkan saat pertarungan berlangsung, tetapi perlahan dilupakan ketika kemenangan telah berada di tangan. Loyalitas dipuji saat masa perjuangan, tetapi dianggap biasa setelah kekuasaan menjadi mapan.
Di titik inilah otokritik politik perlu dibangun secara jujur.
Politik di Maluku Utara beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Relasi perjuangan sering kali hanya bersifat sementara. Ketika momentum politik berlangsung, semua pihak dipeluk dalam narasi kebersamaan. Kata “sahabat perjuangan”, “mitra politik”, hingga “keluarga besar perjuangan” begitu mudah diucapkan. Namun setelah kekuasaan terbentuk, ruang kebersamaan itu perlahan menyempit. Mereka yang dahulu berada di barisan depan mulai merasa asing dengan kekuasaan yang pernah mereka menangkan bersama.
Ironisnya, pengabaian itu sering tidak dilakukan secara terbuka. Ia hadir dalam bentuk diam. Tidak dilibatkan. Tidak diajak bicara. Tidak dianggap penting. Padahal dalam politik, rasa dilupakan kadang lebih menyakitkan daripada kekalahan itu sendiri.
Narasi inilah yang membuat kisah Ranggalawe terasa hidup kembali di Maluku Utara. Banyak kelompok politik, tokoh lokal, relawan, bahkan partai pendukung merasa bahwa kontribusi mereka hanya dibutuhkan saat perang politik berlangsung. Setelah kemenangan diraih, orientasi kekuasaan berubah total. Lingkaran baru dibentuk. Kepentingan baru disusun. Sementara pihak-pihak yang dulu bekerja keras justru mulai berada di luar pagar kekuasaan.
Tulisan ini bukan untuk menyalahkan satu pihak tertentu. Ini adalah otokritik terhadap budaya politik kita sendiri. Sebab penyakit “ingat saat butuh, lupa saat menang” sebenarnya telah lama mengakar dalam praktik politik Indonesia, termasuk di daerah. Kekuasaan sering kali terlalu sibuk merawat stabilitas elit hingga lupa menjaga perasaan politik para pendukung yang menjadi fondasi kemenangan.
Padahal sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang melupakan loyalitas biasanya tidak bertahan lama dalam ketenangan. Sebab kekecewaan politik memiliki daya ledak yang pelan tetapi kuat. Orang yang merasa tidak dihargai akan kehilangan ikatan emosional terhadap kekuasaan. Ketika itu terjadi secara kolektif, maka lahirlah jarak politik yang sulit dipulihkan.
Yang menarik, publik Maluku Utara hari ini mulai semakin kritis membaca situasi tersebut. Masyarakat tidak lagi hanya melihat siapa yang menang, tetapi juga bagaimana pemenang memperlakukan pihak-pihak yang pernah berjuang bersamanya. Publik mulai menilai etika kekuasaan, bukan hanya hasil kekuasaan. Karena dalam budaya sosial Maluku Utara, penghargaan terhadap hubungan perjuangan masih memiliki nilai moral yang kuat.
Kondisi ini sebenarnya menjadi alarm penting bagi seluruh kekuatan politik. Bahwa kemenangan politik tidak cukup hanya dirayakan melalui pembagian kekuasaan. Ada aspek lain yang jauh lebih penting, yaitu menjaga rasa memiliki di antara kekuatan-kekuatan yang ikut membangun kemenangan itu. Ketika rasa memiliki hilang, maka dukungan politik perlahan berubah menjadi sekadar formalitas.
Kita juga perlu jujur mengakui bahwa banyak partai politik sering terjebak dalam posisi paradoks. Saat pemilu, partai dijadikan kendaraan penting untuk mengonsolidasikan suara rakyat. Namun setelah kekuasaan terbentuk, partai kadang hanya dijadikan pelengkap administratif demokrasi. Padahal partai adalah rumah kaderisasi, ruang perjuangan ideologis, dan mesin politik yang bekerja jauh sebelum kemenangan diraih.
Di sinilah relevansi kisah Ranggalawe menjadi penting. Ia mengajarkan bahwa kesetiaan tidak boleh diperlakukan sebagai alat sekali pakai. Politik tanpa penghargaan terhadap loyalitas akan melahirkan generasi politik yang pragmatis, oportunis, dan kehilangan ikatan moral terhadap perjuangan.
Maluku Utara membutuhkan budaya politik yang lebih dewasa. Politik yang tidak hanya mengandalkan romantisme perjuangan saat kampanye, tetapi juga menjaga etika hubungan setelah kemenangan tercapai. Sebab demokrasi bukan hanya soal merebut kekuasaan, melainkan juga tentang menjaga kepercayaan.
Jika tidak, maka sejarah Ranggalawe akan terus berulang dalam wajah yang berbeda. Akan selalu ada pihak yang merasa dipakai saat perang dan dilupakan saat kekuasaan telah aman. Dan ketika itu terus terjadi, politik kita akan kehilangan makna persaudaraan, kehilangan ketulusan perjuangan, serta hanya menyisakan transaksi kepentingan jangka pendek.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan kepada seluruh kekuatan politik di Maluku Utara sangat sederhana: apakah loyalitas hanya dibutuhkan untuk memenangkan pertarungan, ataukah juga dihargai setelah kemenangan diraih? Karena dari jawaban itulah publik akan melihat siapa yang benar-benar membangun politik dengan hati, dan siapa yang hanya memanfaatkan perjuangan untuk kekuasaan sesaat. (Red/tim)
