![]() |
Sumber Foto : Istimewa |
JAILOLO – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar)
menghadapi tekanan fiskal serius setelah pemerintah pusat memangkas dana
transfer ke daerah sebesar Rp203,9 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Pemotongan itu mencakup Dana Bagi Hasil (DBH),
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga DAU Mandatori.
Dampaknya, sejumlah program prioritas di Halbar terancam tertunda atau bahkan
dihentikan.
Bupati Halbar, James Uang, menegaskan seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD)
harus segera mengambil langkah strategis untuk menutupi kekurangan tersebut.
“Dengan kondisi begini, kepada seluruh SKPD
pengelola PAD harus putar otak cari duit. Kalau tidak ada langkah antisipasi
untuk menutupi pemotongan itu, tentu akan banyak program yang terganggu di
tahun depan,” kata James di Jailolo, Selasa (30/9/2025).
Menurut James, pemangkasan Rp203,9 miliar
sangat signifikan bagi Halbar dan memaksa pemerintah daerah melakukan
penyesuaian dalam penyusunan APBD 2026. “Berdasarkan pengurangan ini, kita akan
merumuskan kebijakan APBD tahun 2026 untuk melihat program mana saja yang tetap
dijalankan sesuai dengan prioritas pembangunan,” ujarnya.
Pemotongan dana transfer ini bukan hanya
dialami Halbar, melainkan seluruh daerah di Indonesia. Di Maluku Utara, total
pengurangan mencapai Rp700 miliar, dengan Halmahera Tengah kehilangan sekitar
Rp400 miliar.
James mengungkapkan, pemangkasan paling tajam
terjadi pada DAU Mandatori sektor kesehatan. Dari Rp60 miliar pada 2025,
alokasi untuk Dinas Kesehatan Halbar hanya tersisa Rp9 miliar pada 2026.
“Sejumlah anggaran dari pusat ke daerah itu
dipangkas habis-habisan. Dan itu bukan hanya di Halbar, tetapi seluruh
Indonesia juga mengalaminya,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, James
meminta seluruh pimpinan OPD bekerja lebih cerdas dalam mengoptimalkan PAD
melalui kreativitas, inovasi, dan strategi yang terukur. “Saya mengingatkan
kepada pimpinan OPD untuk fokus mencari peluang baru dalam meningkatkan
pendapatan daerah,” tandasnya**