 |
| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) akhirnya mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Keputusan penting ini ditetapkan melalui Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Halbar, Rabu (24/9/2025). |
JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) akhirnya mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Keputusan penting ini ditetapkan melalui Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Halbar, Rabu (24/9/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Ibdu Saud Kadim itu dihadiri Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhamad, pimpinan OPD, serta para anggota legislatif. Kehadiran dua unsur penting eksekutif dan legislatif ini menjadi simbol kuat komitmen bersama dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Djufri Muhamad menegaskan bahwa pengesahan perubahan APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. “Ini adalah wujud nyata keseriusan kita untuk merespon cepat dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat, sekaligus tantangan ekonomi yang terus bergerak,” ujarnya.
Djufri yang juga politisi Partai NasDem itu memberikan apresiasi kepada DPRD yang telah melakukan pembahasan intensif secara hati-hati dan penuh musyawarah. Ia menilai sinergi eksekutif-legislatif akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat Halbar.
“Setiap rupiah APBD harus benar-benar kembali ke rakyat, memberi manfaat nyata, dan menghadirkan kesejahteraan,” tegas Djufri.
Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD Halbar, Arianto Bobangu, menjelaskan bahwa proses pembahasan perubahan APBD telah melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Mulai dari penyampaian nota keuangan oleh kepala daerah pada 22 September 2025, pembahasan internal Banggar pada 23 September, hingga finalisasi yang ditetapkan sehari sebelum paripurna.
“Perubahan ini tetap berlandaskan pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, sehingga pergeseran anggaran dilakukan secara sah, terukur, dan tanpa mengubah substansi APBD,” jelasnya.
Dengan disahkannya Perubahan APBD 2025, DPRD dan Pemda Halbar optimis langkah ini akan mempercepat realisasi program prioritas daerah, memperkuat layanan publik, dan menegaskan komitmen membangun Bumi Banau yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.
