 |
| Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda, menegaskan bahwa persoalan tenaga honorer paruh waktu kategori R-4 masih menunggu pembaruan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hal itu disampaikan usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, di Hotel Bela Ternate, Rabu (24/9/2025). |
Ternate – Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda, menegaskan bahwa persoalan tenaga honorer paruh waktu kategori R-4 masih menunggu pembaruan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hal itu disampaikan usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, di Hotel Bela Ternate, Rabu (24/9/2025).
“Saat ini kami belum mendapatkan update resmi dari BKD. Yang baru kami terima adalah informasi mengenai adanya potongan dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp700 miliar, yang kemudian akan direlokasi dalam bentuk program lainnya,” ungkap Sherly.
Pernyataan ini menanggapi keluhan sejumlah tenaga honorer R-4 yang merasa belum mendapat kejelasan terkait pendataan untuk diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025
Sherly mengakui kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat berdampak pada beberapa relokasi anggaran daerah. Namun, ia memastikan pemerintah provinsi tetap memperjuangkan agar potongan anggaran tersebut dapat kembali ke Maluku Utara dalam bentuk program-program prioritas.
“Kami berharap pemotongan ini bisa kembali dalam angka yang sama ke daerah, sesuai dengan arahan dan visi besar Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, program-program prioritas yang benar-benar dirasakan masyarakat bisa tetap berjalan,” tegasnya
Gubernur Sherly juga menekankan komitmennya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer di Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang pro-rakyat.
