 |
| Sumber : Google |
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan
rencana pemerintah menarik dana mengendap di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200
triliun tidak akan menimbulkan gejolak inflasi. Dana tersebut, yang merupakan
bagian dari simpanan pemerintah senilai Rp425 triliun, akan dialirkan ke
perbankan untuk mendorong penyaluran kredit ke masyarakat.
Purbaya menyampaikan hal itu usai bertemu Presiden Prabowo
Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2025) malam. Ia menegaskan
Kepala Negara telah memberi lampu hijau atas kebijakan tersebut.
“Sudah, sudah setuju (Presiden),” ujar Purbaya kepada
wartawan, dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan penempatan dana di
perbankan dimaksudkan agar bank memiliki likuiditas cukup sehingga terdorong
untuk menyalurkan kredit ke sektor riil. “Tujuannya supaya bank punya duit,
banyak cash tiba-tiba. Dan dia (bank) nggak bisa naruh di tempat lain selain
dikreditkan. Jadi, kita memaksa mekanisme pasar berjalan,” ucapnya.
Meski demikian, pemerintah memberi batasan agar dana segar
itu tidak dialihkan ke instrumen keuangan seperti Surat Utang Negara (SUN).
Purbaya menegaskan, fokus utama kebijakan ini adalah menghidupkan aktivitas
ekonomi masyarakat.
“Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Nanti penyalurannya
terserah bank. Tetapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Nanti diupayakan,
penyalurannya bukan dibelikan SUN lagi,” katanya.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai potensi hiperinflasi,
Purbaya menepis kekhawatiran tersebut. Menurutnya, inflasi hanya terjadi jika
pertumbuhan ekonomi melampaui batas potensial.
“Kalau kita 6,5 persen atau lebih, kita masih jauh dari
inflasi. Jadi kalau saya injeksi stimulus ke perekonomian, harusnya kalau
pertumbuhan masih di 5 persen, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand
pull inflation. Dan kita masih jauh dari situ,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejak krisis terakhir, pertumbuhan ekonomi
Indonesia tidak pernah menembus angka 6,5 persen. Dengan demikian, ruang
percepatan pertumbuhan masih terbuka tanpa risiko inflasi berlebihan. “Sejak
krisis kan kita nggak pernah tumbuh 6,5 persen. Jadi, ruang kita untuk tumbuh
lebih cepat terbuka lebar tanpa memancing inflasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Purbaya telah memaparkan rencana ini dalam rapat
kerja perdana dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu pagi. Dana Rp200 triliun yang
akan ditarik berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran
Anggaran (SiLPA) senilai Rp425 triliun yang selama ini ditempatkan dalam
rekening pemerintah di BI.
