 |
| Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Azis Hasyim |
Ternate – Kebijakan digitalisasi retribusi parkir yang diluncurkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate beberapa pekan lalu menuai sorotan tajam. Program yang digadang-gadang mampu menutup potensi kebocoran pendapatan daerah itu justru dinilai gagal dalam implementasinya.
Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Azis Hasyim, menilai Dishub tidak profesional dalam merancang dan menjalankan program tersebut. Menurutnya, kebijakan digitalisasi parkir tidak melalui kajian dan analisis yang matang sehingga terhambat saat diterapkan di lapangan.
“Kebijakan ini tidak melalui proses kajian panjang, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).
Azis menambahkan, sistem yang diterapkan Dishub saat ini bahkan tidak bisa disebut sebagai digitalisasi. Pasalnya, meski ada pemindaian kendaraan, pembayaran retribusi tetap dilakukan secara manual.
“Scan motor, tapi pembayarannya manual. Maka ini bukan digitalisasi, melainkan penarikan masih dilakukan secara manual,” tegasnya.
Ia khawatir pola ini justru membuka ruang bagi kebocoran retribusi parkir yang selama ini berusaha ditutup dengan sistem digital.
“Kalau launching digitalisasi sudah dilakukan namun fakta lapangan masih manual, maka potensi kebocoran itu akan tetap terjadi,” tambahnya.
Azis mendesak Dishub Ternate untuk bertanggung jawab atas kegagalan ini dengan menyampaikan secara terbuka kondisi mesin digitalisasi parkir serta melakukan efisiensi anggaran pencetakan karcis.
“Dishub Ternate harus menyampaikan secara terbuka ke publik tentang pemberlakuan mesin digitalisasi parkir dan melakukan efisiensi anggaran pencetakan karcis,” tegasnya.
Ia berharap Dishub segera melakukan evaluasi dan perbaikan agar digitalisasi parkir benar-benar berjalan optimal serta mampu meningkatkan pendapatan daerah secara efektif dan efisien. (Red/tim)
