 |
| Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhajirin Bailussy, kembali menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Pada reses masa sidang 2025 yang digelar di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Sabtu (27/9/2025), Muhajirin menyambut antusias berbagai usulan yang disampaikan warga, pemerintah kelurahan, dan para pemuda se-Kota Ternate. |
TERNATE – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Muhajirin Bailussy, kembali menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Pada reses masa sidang 2025 yang digelar di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Sabtu (27/9/2025), Muhajirin menyambut antusias berbagai usulan yang disampaikan warga, pemerintah kelurahan, dan para pemuda se-Kota Ternate.
Dalam kesempatan itu, Muhajirin menegaskan bahwa reses bukan sekadar seremonial, melainkan ruang penting untuk menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, dalam reses ini banyak masukan dari masyarakat. Ada yang minta jalan tani di Pulau Hiri, pengembangan ekowisata Hiri, pembangunan talud penahan ombak di Pulau Moti, hingga program pendampingan perempuan di Soasio yang berbasis lingkungan hijau,” ujar Muhajirin.
Tak hanya itu, ia juga menerima aspirasi terkait infrastruktur penting, seperti perbaikan jembatan di Kelurahan Kasetela, Kecamatan Pulau Ternate. Meski status jalan tersebut masuk dalam ruas jalan nasional, Muhajirin menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk memastikan tindak lanjut yang jelas.
Di sektor pendidikan, warga mengusulkan penambahan rombongan belajar di sekolah-sekolah Ternate Selatan, bahkan muncul permintaan pembangunan satu SMA negeri baru di Kelurahan Kalumata. Usulan ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan pendidikan yang semakin tinggi di kawasan tersebut.
“Warga meminta tambahan sekolah negeri di Kalumata agar bisa menampung siswa dari beberapa kelurahan sekitar. Ini aspirasi yang sangat realistis dan akan saya perjuangkan,” tegasnya.
Namun, Muhajirin juga mengingatkan bahwa realisasi setiap usulan tetap menyesuaikan dengan alokasi anggaran daerah. Mengingat, pada tahun 2026, pemerintah provinsi akan menghadapi pemotongan transfer pusat ke daerah sebesar Rp700 miliar sebagaimana disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos.
“Kita akan tetap perjuangkan semua usulan masyarakat. Prinsipnya, semaksimal mungkin saya akan akomodir sesuai RPJMD dan prioritas anggaran yang tersedia,” katanya.
Reses kali ini memperlihatkan kepekaan Muhajirin terhadap kebutuhan warga, mulai dari infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, hingga pendidikan. Kehadirannya di tengah masyarakat memberi harapan bahwa suara rakyat benar-benar diperjuangkan di parlemen. (Red/tim)
