 |
| Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat Maluku Utara turun ke jalan, Senin (1/9/2025), menuntut penghapusan tunjangan DPR dan penghentian kekerasan aparat TNI-Polri. Aksi besar-besaran ini membuat sejumlah ruas jalan utama di Kota Ternate lumpuh total akibat dipadati demonstran sejak pagi hari. |
Ternate — Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat Maluku Utara turun ke jalan, Senin (1/9/2025), menuntut penghapusan tunjangan DPR dan penghentian kekerasan aparat TNI-Polri. Aksi besar-besaran ini membuat sejumlah ruas jalan utama di Kota Ternate lumpuh total akibat dipadati demonstran sejak pagi hari.
Massa aksi terdiri dari mahasiswa, pelajar, buruh, nelayan, sopir angkot, pengemudi ojek online, hingga masyarakat adat. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan “Indonesia Darurat Demokrasi dan Kekerasan TNI-Polri” sambil meneriakkan yel-yel perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap menyakiti rakyat.
Salah satu isu utama yang dibawa massa adalah keputusan DPR menaikkan tunjangan rumah anggota hingga lebih dari Rp100 juta per bulan, sebagaimana tertuang dalam Surat Sekjen DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024. Dengan jumlah anggota 580 orang, negara harus mengeluarkan sekitar Rp29 miliar per bulan atau Rp1,74 triliun selama lima tahun.
“Kami rakyat Maluku Utara menolak kebijakan gila ini! Bagaimana mungkin DPR hidup mewah sementara rakyat kesusahan mencari makan? Ini jelas penghinaan terhadap rakyat!” teriak salah satu orator aksi.
Selain menyoroti DPR, massa juga mengecam keras tindakan brutal aparat yang menyebabkan tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online di Jakarta, setelah dilindas kendaraan taktis polisi. Kasus tersebut dinilai mencerminkan wajah kelam demokrasi Indonesia yang kian jauh dari rasa keadilan.
Tidak hanya itu, massa juga menyinggung kasus kriminalisasi warga adat di Maluku Utara. Sebelas warga Maba Sangaij serta tujuh warga Galela hingga kini masih ditahan tanpa kepastian hukum karena memperjuangkan tanah leluhur mereka. “Saudara-saudara kita dikurung tanpa keadilan, keluarga mereka menderita. Ini bukti nyata bahwa hukum tajam ke rakyat kecil, tumpul ke penguasa,” seru orator lainnya.
Dalam pernyataan sikapnya, ribuan massa menegaskan 11 tuntutan, yaitu:
1. Hapus tunjangan DPR.
2. Hukum mati tujuh pelaku pembunuhan Affan Kurniawan (driver ojek online).
3. Reformasi Polri dan copot Kapolri.
4. Bebaskan 11 warga Maba Sangaij.
5. Bebaskan 7 warga Galela.
6. Tangkap dan adili pelaku pelanggaran HAM.
7. Tangkap dan adili mafia tanah di Ubo-Ubo.
8. Berikan akses jurnalis di Papua.
9. Bebaskan tahanan politik Papua tanpa syarat.
10. Tarik militer organik dan non-organik dari Tanah Papua.
11. Turunkan Presiden yang dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM.
Aksi demonstrasi berlangsung ricuh itu, Koordinator aksi menegaskan, gerakan ini tidak akan berhenti hanya dengan satu kali turun ke jalan. “Kami akan kembali dengan massa yang lebih besar jika pemerintah pusat dan daerah tidak merespons tuntutan kami. Ini perlawanan rakyat Maluku Utara,” tegasnya. (Red/tim)
