 |
| Akademisi Unkhair, Muamil Sunan |
Ternate, 8 Oktober 2025 — Ketegangan antara Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dan Wakil Wali Kota, Nasri Abubakar, yang mencuat setelah pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, beberapa waktu lalu menuai perhatian akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.
Akademisi Unkhair, Muamil Sunan, menilai bahwa hubungan antara kepala daerah dan wakilnya semestinya berjalan harmonis, karena keduanya merupakan satu paket politik hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Wali kota dan wakil merupakan pasangan yang dipilih masyarakat dalam satu paket. Tentu diharapkan bisa menjalankan roda pemerintahan secara bersama untuk mewujudkan visi-misi sebagai janji politiknya,” ujar Muamil, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, disharmoni antara dua pucuk pimpinan di Pemerintah Kota Ternate dapat berdampak langsung pada efektivitas kebijakan publik dan pelayanan masyarakat.
“Jika hubungan wali kota dan wakil tidak harmonis, maka visi-misi yang merupakan komitmen politik Tauhid dan Nasri akan sulit tercapai. Dampaknya akan terlihat pada kebijakan publik dan kegiatan pemerintahan yang tidak berjalan maksimal,” jelasnya.
Muamil menambahkan, peran wakil wali kota tidak boleh dipandang sekadar pelengkap dalam struktur pemerintahan. Sebaliknya, wakil kepala daerah memiliki fungsi penting dalam pengawasan terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan pelaksanaan program kerja pemerintah.
“Wakil wali kota harus dilibatkan dalam proses penyusunan struktur pemerintahan agar pelayanan publik tetap berjalan normal. Konflik antara kepala daerah dan wakilnya akan mengganggu harmonisasi pemerintahan dan berpotensi menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa sinergi dan komunikasi antara wali kota dan wakil merupakan kunci stabilitas pemerintahan daerah. Ketidakharmonisan keduanya, kata Muamil, tidak hanya berdampak pada internal birokrasi, tetapi juga bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (red/tim)
