 |
| Sumber foto: Google |
Jakarta, 6 Oktober 2025 — Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampaknya belum juga usai, meski Management Development Institute of Singapore (MDIS) sudah buka suara dan menegaskan status pendidikan Gibran.
Namun, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai seharusnya isu ini sudah tuntas. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, bahkan menuding ada motif politik busuk di balik upaya memperpanjang keraguan soal ijazah putra sulung Presiden Joko Widodo itu.
“Seharusnya penjelasan MDIS menghentikan polemik soal pendidikan dan ijazah Mas Gibran bila niatnya benar-benar mencari kebenaran,” tegas Andy dalam keterangan tertulis, Jumat (3/10/2025).
Menurut Andy, klarifikasi resmi dari MDIS sudah terang benderang dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Ia menegaskan bahwa MDIS adalah lembaga pendidikan yang sah dan paling berwenang memberikan keterangan tentang alumninya.
Pernyataan itu muncul setelah MDIS pada Rabu (1/10/2025) memastikan bahwa Gibran benar mahasiswa penuh waktu di MDIS pada 2007–2010 dan telah menyelesaikan program Diploma Lanjutan, sebelum kemudian melanjutkan studi ke University of Bradford, Inggris, dan meraih gelar Sarjana Sains (Honours) di bidang Marketing.
“Bapak Gibran Rakabuming Raka adalah mahasiswa penuh waktu di MDIS dari tahun 2007 hingga 2010. Selama periode ini, beliau menyelesaikan Diploma Lanjutan,” tulis pernyataan resmi MDIS.
“Dilanjutkan dengan gelar Sarjana Sains (Honours) di bidang Marketing dari University of Bradford, Inggris.”
Meski begitu, Andy menyayangkan masih ada pihak yang terus menggiring isu ini ke arah politis. Ia menyebut, jika penjelasan kampus saja belum cukup, maka wajar publik menduga ada upaya sistematis untuk menyerang Gibran dan menciptakan kegaduhan politik.
“Kalau penjelasan MDIS saja tidak cukup, maka bisa jadi gerakan ini memang bermotif politik untuk terus melanjutkan fitnah terkait ijazah Wapres,” ujarnya tajam.
Lebih lanjut, Andy menilai pihak-pihak yang terus mempersoalkan ijazah Gibran justru sedang berusaha memainkan sentimen publik menjelang agenda politik nasional.
“Tujuan mereka bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk terus menciptakan kegaduhan politik,” tegasnya.
Dengan pernyataan tegas PSI ini, publik kini menunggu apakah isu lama soal ijazah Gibran akhirnya benar-benar berakhir — atau justru menjadi amunisi baru dalam pertarungan politik nasional.**
