 |
| Foto istimewa |
Ternate, 20 Oktober 2025 — SMA Negeri 2 Kota Ternate menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Program Transparansi Anggaran yang diluncurkan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos. Program ini menekankan keterbukaan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) di seluruh SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMA Negeri 2 Kota Ternate, Amiruddin S. Radjilun, S.Pd, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjalankan arahan tersebut secara transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh unsur sekolah.
> “Kami berupaya ke depan dalam penyusunan anggaran melibatkan semua pihak — waka sekolah, pembina, koordinator laboratorium, guru senior, serta perwakilan orang tua. Kami ingin setiap proses penyusunan dan pelaksanaan BOSP dan BOSDa dilakukan secara terbuka dan bisa dikontrol bersama,” ujar Amiruddin.
Ia menjelaskan bahwa informasi penggunaan dana akan dipajang secara terbuka di lingkungan sekolah, sehingga seluruh warga sekolah, termasuk siswa, dapat mengetahui bagaimana anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan.
Amiruddin juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana BOS yang disesuaikan dengan jumlah siswa.
> “Besaran dana BOS mengikuti jumlah siswa. Jika siswa banyak, otomatis dana yang diterima juga lebih besar. Untuk SMA Negeri 2 Kota Ternate, dengan 1.419 siswa, total anggaran BOS yang dikelola sekitar Rp2,5 miliar. Semua penggunaannya akan disesuaikan dengan 11 komponen utama dalam program BOSP,” jelasnya.
Selain fokus pada transparansi, Amiruddin berharap agar semangat ini juga diimbangi dengan peningkatan prestasi siswa.
“Kami berharap siswa-siswi SMA Negeri 2 Ternate terus berprestasi, tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga nasional. Prestasi itu akan menjadi dasar untuk mendapatkan kembali dukungan anggaran BOSP di tahun berikutnya,” ungkapnya.
Langkah nyata SMA Negeri 2 Kota Ternate ini menjadi bukti nyata komitmen dunia pendidikan di Maluku Utara dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada mutu pendidikan. (Red)
