 |
| Foto ilustrasi |
Ternate, 6 Oktober 2025 — Hubungan antara Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dan Wakil Wali Kota, Nasri Abubakar, dikabarkan memanas menjelang pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Ketegangan tersebut diduga dipicu oleh ingkarnya kesepakatan politik yang sebelumnya telah disepakati kedua pimpinan daerah itu.
Informasi yang diperoleh dari sumber internal Pemkot Ternate menyebutkan, konflik bermula saat sejumlah aparatur sipil negara (ASN) berprestasi yang diusulkan oleh Nasri Abubakar tidak diakomodir dalam daftar pejabat yang akan dilantik.
“Wakil datang langsung menanyakan kesepakatan politik ke Wali Kota,” ungkap sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, Kamis (2/9/2025).
Menurut sumber itu, Nasri bahkan sempat mendatangi ruang kerja Wali Kota M. Tauhid Soleman untuk meminta penjelasan. Saat itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, sedang berada di ruangan yang sama. Setelah mendengar pertanyaan Nasri terkait usulan ASN yang tidak diakomodir, Sekda Rizal disebut langsung meninggalkan ruangan.
Dikonfirmasi terpisah pada Senin (6/10/2025), Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, membenarkan adanya ketegangan tersebut. Ia mengaku tidak dilibatkan dalam proses penyusunan struktur kabinet terbaru.
“Untuk pelantikan ini, saya benar-benar tidak dilibatkan. Tidak ada ajakan untuk berdiskusi atau dimintai pertimbangan sama sekali. Padahal, meski saya hanya wakil wali kota, sebagai pasangan calon kami punya tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Nasri menilai, seharusnya dirinya dilibatkan dalam pembahasan hal-hal substansial yang berkaitan dengan arah pemerintahan. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara wali kota dan wakil wali kota agar pemerintahan berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
“Saya berharap kabinet Tauhid–Nasri benar-benar bersih dari stigma negatif di mata masyarakat. Apa yang menjadi visi dan misi kita harus dijalankan sesuai dengan cita-cita,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Wali Kota M. Tauhid Soleman belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar ketegangan dan dugaan ingkar janji politik tersebut. Namun, polemik ini menjadi sorotan di lingkungan Pemkot Ternate, yang menilai disharmoni di pucuk pimpinan dapat mempengaruhi stabilitas birokrasi dan jalannya roda pemerintahan daerah.
