 |
| foto istimewah |
Ternate — Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memaparkan capaian luar biasa pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada kuartal III tahun 2025 yang mencapai 39,1 persen, jauh melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Paparan ini disampaikan Gubernur Sherly dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara di Hotel Sahid Ternate, Rabu (17/12/2025).
Forum tersebut dipimpin oleh Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin S. Adam, dan dihadiri oleh para kepala daerah dari sepuluh kabupaten/kota, termasuk Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji, dan Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, sementara sebagian daerah lainnya diwakili oleh wakil bupati dan sekretaris daerah. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan tahun 2026 sekaligus mengonsolidasikan capaian pembangunan lintas pemerintahan daerah.
Dalam paparannya, Gubernur Sherly Laos menekankan bahwa capaian ekonomi yang tinggi harus dibaca secara utuh, tidak hanya dari sisi angka pertumbuhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. “Capaian ini ditopang oleh kontribusi signifikan dari sejumlah daerah, dengan tiga kabupaten mencatat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 50 hingga 70 persen. Kabupaten Halmahera Tengah bahkan memperoleh apresiasi nasional sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus berhasil menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit,” ujarnya.
Meski pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil menggembirakan, Gubernur Sherly menegaskan bahwa capaian makro tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan data terbaru, tingkat kemiskinan Maluku Utara saat ini berada di angka 5,8 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,5 persen dan ditargetkan turun menjadi 4 persen pada tahun 2026.
Lebih lanjut, Gubernur Sherly menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini masih berada di level 72, dan perlu terus didorong secara merata di seluruh wilayah, terutama di kawasan terpencil dan kepulauan. “Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak akan berarti tanpa pemerataan pembangunan. Kita ingin setiap masyarakat, baik di daratan maupun kepulauan, merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti persoalan mendasar di sektor pendidikan di wilayah kepulauan. Menurutnya, sejumlah sekolah masih menghadapi tantangan berupa jumlah peserta didik yang minim serta ketergantungan tinggi pada tenaga guru honorer, yang berdampak pada efisiensi dan pembiayaan operasional. “Tahun ini kita menerima Rp92 miliar untuk revitalisasi sekolah, dan pada tahun 2026 sebanyak 72 sekolah telah disetujui mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat,” jelasnya. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kejujuran dan ketepatan data dalam pengajuan program. “Data sekolah harus jujur. Kalau datanya tidak valid, justru tidak akan mendapat bantuan,” tegasnya.
Melalui forum ini, Gubernur Sherly Laos menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, Bappeda, dan sektor swasta yang terus berkontribusi terhadap kemajuan Maluku Utara. “Kita tidak boleh puas hanya dengan angka pertumbuhan. Fokus kita adalah menghadirkan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Maluku Utara,” pungkasnya. (**
