SHERLY “MEMEGANG OTORITAS”

 

foto istimewa

Oleh : 

Salim Taib

Pengamat Kebijakan Publik & Dosen UNUTARA

            Khaleed M. Abou El Fadl Memberi temantik atas istilah otoritas (wewenang), lalu memetakan otoritas menjadi dua bagian, yakni otoritas koersif dan otoritas yang sifatnya persuasif. Otoritas koersif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam atau menghukum sehingga orang yang berakal sehat tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menurutinya.

    Sedangkan otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif, ia merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan, antara otoritas yang sifatnya koersif dan otoritas yang sifatnya persuasif kedua-duanya memiliki kesamaan basis pengertian yakni “kemampuan”. Melacak makna otoritas secara teoritis oleh R.B. Friedman membedakan antara “Memangku otoritas” (being in authority) dan memegang otoritas (being an authority), menurut Friedman “memangku otoritas artinya menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberinya kekuasaan untuk mengeluarkan perintah dan arahan.

            Sherly Tjuanda berada di antara otoritas koersif fersi Khaleed dan memangku otoritas (being in authority) oleh Friedman, kedua-duanya menempatkan Sherly pada posisi teratas yang dapat memberi arahan, perintah, larangan dengan persuasif maupun pemaksanaan, dengan otoritas yang dimilikinya, Sherly sebagai Gubernur memangku otoritas (being in authority) dan sekaligus pemegang otoritas koersif memiliki perangkat organisasi dengan sejumlah manusia birokrasi yang bekerja di dalamnya tentu semua orang yang terlibat bekerja sebagai ASN sudah pasti terpaksa maunpun sukarela akan tunduk pada keinginan, kemauan, seorang Sherly Tjuanda Laos karena Sherly secara normatif mempunyai otoritas sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara.

        Sherly Tjuanda sang pemegang otoritas dan memangku otoritas memiliki kedigdayaan, kekuataan, kekuasaan politik, perangkat birokrasi, jika dengan otoritas yang dimilikinya itu diperuntukkan untuk kepentingan rakyat secara utuh bukan kepentingan oligarki, bukan kepentingan pengusaha dibalik keputusan-keputusan strategis Sherly itu sama dengan Sherly mengembalikan otoritasnya kepada pemegang otoritas tertinggi yakni dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Distribusi Otoritas

    Suara kritis publik yang di suarakan dalam berbagai platform media sosial, fb, wa, instagram, maupun media cetak dan online kedengarannya sangat keras, tajam hanya pemangku otoritas yang tuli pafahal telinganya untuk mendengar, yang buta  tidak dapat melihat padahal matanya dipergunakan untuk melihat, fakta, realitas mirisnya kehidupan sehari-hari rakyat. Distribusi otoritasnya hanya berdampak pada kepentingan segelintir orang.

    Dalam kebijakan publik, sebelum terjadi distribusi otoritas, atau kewenangan yang didistribusikan kita patut menganalisis keterlibatan para actor yang bermain, yang mempengaruhi secara langsung maunpun permainan di belakang layar lahirnya sebuah kebijakan publik, pada konteks ini  judul tulisan Sherly Memegang Otoritas  menemukan revansinya bahwa sherly sang gubernur secara formal melegitimasi dirinya pemegang otoritas dan sekaligus mendistribusikan otoritasnya siapapun tidak dapat menghalanginya, kita lihat Sherly dengan kapasitas personalnya, adakah nilai otoritas persuasif dengan kemampuan pengetahuannya, kemampuan narasinya dapat melahirkan ketundukan bawahan dan semua orang yang mengililingi kekuasaan yang dimiliki Sherly.

    Kita coba menguji distribusi otoritas Sherly dalam hal jalan Trans Kie Raha yang menghubungkan Sofifi-ekor-kobe yang oleh Gubernur Sherly Tjoanda Laos menegaskan komitmennya merealisasikan pembangunan jalan Trans Kie Raha sebagai salah satu program prioritas untuk mempercepat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sofifi dan wilayah sekitarnya, penegasan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada sidang paripurna pembicaraan tingkat II R-APBD induk tahun 2026, ruas jalan sepanjang 29 kilometer membutuhkan anggaran 90 miliar untuk lapisan sirtu, menurut Sherly pembangunan jalan trans Kie Raha merupakan solusi atas minimnya konektivitas langsung menuju ibu kota provinsi yang sudah 26 tahun berdiri, dengan akses jalan darat yang baru, perjalanan dari sofifi ke bandara kobe yang sebelumnya 3 jam  lebih, kini kalau jalan Trans Kie Raha jarak tempuh perjalanan hanya satu jam.

        Otoritas yang dimiliki Sherly, pada kontek jalan trans kie raha berimplikasi pada penganggaran yang telah di sahkan dalam apbd 2026 di angka yang fantastik Sembilan puluh miliar, meskipun ada keterbelahan atas kebijakan ini, pada spektrum yang lain bersikap menyetujui hal ini ditunjukan oleh Mukhtar Adam dengan menggiring ISNU  melaksanakan discourse memberi penguatan terhadap jalan trans kie raha, dengan berbagai alasan, alasan yang diberikan Mukhtar Adam ketua ISNU Maluku Utara sama persis dengan Sherly Tjoada Laos Gubernur Maluku Utara, yang membedakan hanyalah dengan dibangunnya jalan trans kie Raha, warga yang berada di pulau-pulau terpencil tidak layak huni itu di translokkan menuju jalan trans kie raha.

        Pada poros lain ekonom Asis Hasyim dan Muhammad I. Nurdin memiliki argumentasi yang berbeda dengan Mukhtar Adam, dari aspek konektivitas apa yang disambungkan, pertumbuhan ekonomi baru yang mana, dari aspek kegunaan jalan trans kie raha siapa yang lebih prioritas menggunakan jalan trans kie raha apakah masyarakat, atau para pemilik modal yang mempunyai konsesi izin usaha pertambagan, nurdin pun menjelaskan lebih prioritas Sherly membangun konektivitas tol laut, karena Maluku Utara adalah daerah kepulauan, sejarah rempah adalah sejarah dan peradaban maritim untuk Maluku Utara.

        Dua pandangan yang berbeda diantara setuju dan tidak ada persetujuan atas jalan trans kie raha Sherly tetap berada pada komitmennya, tidak ada negosiasi, tidak ada “jeda perenungan” untuk Sherly berfikir kembali ada hal yang lebih urgen dan mendesak bukan jalan baru, kebutuhan rakyat yang mendesak, Galela-Loloda, Halmahera Barat ke halut jalan belakang ibu-sahu-kao, sp enam wasile-Wasile Utara-Maba Utara, dan masih banyak lagi yang harus dikoneksikan transportasi jalan,, bukankan pembukaan jalan baru itu membutuhkan kajian akademik yang alurnya juga panjang karena dalam kajian akademik ada analisis dampak lingkungan, belum lagi perubahan status wilayah dari hutan lindung, hutan konsesisi, hutan taman nasional, perubahan-perubahan status ini akan memamkan waktu yang panjang.

        Suara kritis publik atas kebijakan jalan trans kie Raha yang terbelah itu disadari atau tidak, Sherly dengan kewenangan serta otoritasnya, baik “being In Authority” maupun Being An Authority dipastikan terdistribusi, sekeras apapun kritik public, kewenangan atau otoritas itu sifatnya memaksa semua komponen untuk tunduk dengan kepala tertunduk maupun tunduk dengan kepala tegak lurus.            

Baca juga: