 |
| foto istimewa |
Ternate — Gerakan Pemuda Ansor Ternate kembali menegaskan perlunya kebijakan terpadu Pemerintah Kota Ternate dalam menjamin akses pendidikan yang aman dan berkelanjutan di tengah kondisi cuaca ekstrem. Tingginya curah hujan yang melanda Kota Ternate dinilai telah menimbulkan hambatan serius terhadap mobilitas peserta didik, terutama anak-anak yang berdomisili jauh dari sekolah.
Ketua GP Ansor Ternate, Musadat Ishak, menyatakan bahwa kebijakan transportasi siswa tidak dapat bertumpu pada satu instrumen semata. Selain pengaktifan bus sekolah berbasis titik kumpul, pemerintah daerah juga didorong untuk memberikan subsidi angkutan kota sebagai solusi komplementer.
“Tidak semua wilayah dapat dijangkau secara optimal oleh bus sekolah. Oleh karena itu, subsidi angkot bagi siswa merupakan kebijakan rasional untuk menutup celah layanan, khususnya bagi anak-anak yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas,” ujar Musadat.
Ia menekankan bahwa skema subsidi angkot harus dirancang dengan manajemen yang terukur, transparan, dan efisien. Subsidi, menurutnya, tidak boleh bersifat sporadis, melainkan berbasis data jumlah siswa, rute angkutan, serta frekuensi perjalanan yang relevan dengan jam sekolah.
“Pemerintah perlu menyusun mekanisme yang jelas, mulai dari pendataan siswa penerima manfaat, penetapan rute prioritas, hingga pengawasan operasional. Dengan manajemen yang baik, subsidi ini tidak hanya meringankan beban orang tua, tetapi juga menjamin keselamatan siswa di tengah cuaca ekstrem,” jelasnya.
GP Ansor Ternate menilai bahwa keterlibatan angkutan kota dalam sistem transportasi siswa juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang positif, karena membantu keberlangsungan mata pencaharian pengemudi angkot sekaligus memperkuat fungsi pelayanan publik transportasi lokal.
Lebih lanjut, Musadat menegaskan bahwa kombinasi antara bus sekolah berbasis titik kumpul dan subsidi angkot merupakan bentuk mitigasi risiko sosial di sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem yang bersifat berulang.
“Ketika faktor jarak, cuaca, dan keterbatasan ekonomi bertemu, negara harus hadir dengan kebijakan yang adaptif dan inklusif. Skema transportasi siswa yang terintegrasi adalah wujud tanggung jawab tersebut,” tutupnya.
.jpg)
