foto istimewa
A.Andi Usman
Dosen ISDIK Kie Raha Maluku Utara
Pendidikan selalu menjadi tolok ukur keseriusan sebuah pemerintahan dalam menyiapkan masa depan daerahnya. Di Kabupaten Halmahera Selatan, sektor pendidikan kembali menjadi sorotan sejak dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada 20 Februari 2025 . Dalam rentang waktu hingga 15 Desember 2025 , berbagai kebijakan, program, dan pernyataan politik telah disampaikan melalui satu pesan utama: pendidikan menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia.
Pertanyaannya kemudian, sejauh mana komitmen tersebut diterjemahkan dalam kebijakan nyata? Apa saja pencapaian yang patut diapresiasi, dan tantangan apa yang masih membayangi dunia pendidikan di Halmahera Selatan?
Kondisi Awal: Pendidikan di Wilayah Kepulauan
Sebagai daerah kepulauan dengan karakter geografis yang kompleks, Halmahera Selatan sejak lama menghadapi persoalan pendidikan yang tidak sederhana. Akses sekolah di wilayah terpencil, distribusi guru yang tidak merata, keterbatasan infrastruktur dasar, serta faktor sosial ekonomi keluarga menjadi variabel utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan.
Data pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Halmahera Selatan masih berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Persentase penduduk yang belum menamatkan pendidikan dasar dan yang tidak atau belum bersekolah masih relatif tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintahan baru, karena kualitas SDM sangat menentukan daya saing daerah dalam jangka panjang.
Dengan latar belakang tersebut, tahun 2025 menjadi fase penting untuk melihat apakah kebijakan pendidikan hanya berhenti pada wacana atau mulai menyentuh akar persoalan.
Komitmen Pemerintah Daerah Pasca Pelantikan
Sejak awal masa jabatan, pemerintah daerah menyatakan bahwa pendidikan akan menjadi salah satu pilar utama pembangunan. Komitmen ini terlihat dari berbagai langkah awal, mulai dari penguatan kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi, pembenahan data pendidikan, hingga penguatan peran keluarga dalam proses pendidikan anak.
Kerja sama dengan perguruan tinggi, misalnya, diproyeksikan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Langkah ini penting mengingat daerah kepulauan seperti Halmahera Selatan membutuhkan SDM unggul yang mampu mengelola potensi wilayahnya sendiri. Namun demikian, tantangan utama pendidikan dasar dan menengah tetap berada pada isu akses dan kualitas layanan pendidikan di tingkat akar rumput.
Capaian Penting Sepanjang Tahun 2025
Salah satu isu krusial yang mendapat perhatian pada tahun 2025 adalah angka putus sekolah. Data menunjukkan bahwa jumlah anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan di Halmahera Selatan masih berada pada angka yang berakibat, mencapai hampir 10 ribu orang . Meski demikian, upaya verifikasi dan pembenahan data yang dilakukan pemerintah daerah berhasil menurunkan angka tersebut lebih dari seribu kasus dari estimasi awal. Penurunan ini patut diapresiasi, bukan semata-mata karena angkanya, tetapi karena menunjukkan adanya keseriusan dalam memperbaiki dasar data pendidikan. Tanpa data yang akurat, kebijakan pendidikan berisiko salah sasaran dan tidak efektif.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas aparatur dan tenaga pendidik melalui program yang berorientasi dan penguatan kapasitas, termasuk bagi Pegawai Pemerintah melalui Perjanjian Kerja (PPPK). Profesionalisme guru menjadi kunci utama peningkatan kualitas pembelajaran, terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.
Langkah lain yang menarik perhatian publik adalah diluncurkannya Gerakan Ayah Membawa Rapor Anak ke Sekolah pada akhir tahun 2025. Kebijakan ini menekankan pentingnya keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pendidikan anak. Dalam konteks sosial masyarakat, gerakan ini mengusung pesan kuat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga.
Masalah Struktural yang Masih Menghantui
Meski terdapat pencapaian positif, pendidikan di Halmahera Selatan masih dihadapkan pada permasalahan struktural yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Pertama, ketimpangan akses pendidikan antarwilayah masih nyata. Sekolah-sekolah di daerah terpencil dan kepulauan kecil masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar seperti listrik, ruang kelas layak, dan akses internet. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas proses belajar mengajar.
Kedua, distribusi guru belum sepenuhnya merata. Beberapa sekolah mengalami kelebihan guru, sementara sekolah di wilayah terpencil justru kekurangan tenaga pendidik, terutama guru mata pelajaran tertentu. Tanpa kebijakan distribusi dan insentif yang kuat, kesenjangan kualitas pendidikan akan terus terjadi.
Ketiga, kualitas sekolah yang belum merata juga tercermin dari hasil akreditasi. Masih terdapat satuan pendidikan dengan nilai akreditasi sedang hingga rendah, yang menunjukkan perlunya pelatihan berkelanjutan terhadap manajemen sekolah, kualitas pembelajaran, dan sarana prasarana.
Evaluasi Kritis terhadap Kebijakan Pendidikan 2025
Secara umum, arah kebijakan pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan sepanjang tahun 2025 dapat dinilai cukup progresif , terutama dalam hal pembenahan data dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun, kebijakan tersebut masih cenderung berada pada tahap dasaronal. Artinya, pemerintah daerah baru meletakkan dasar-dasar perbaikan, belum sepenuhnya masuk pada tahap transformasi pendidikan yang menyentuh kualitas pembelajaran secara menyeluruh.
Upaya menurunkan angka putus sekolah, misalnya, masih memerlukan pendekatan lintas sektor. Faktor kemiskinan, jarak sekolah, dan kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat diselesaikan hanya oleh dinas pendidikan, namun memerlukan sinergi dengan sektor sosial, ekonomi, dan pemerintahan desa.
Rekomendasi untuk Penguatan Kebijakan ke Depan
Ke depan, terdapat beberapa langkah strategi yang dapat memperkuat program pendidikan di Halmahera Selatan.
Pertama, penguatan anggaran pendidikan yang berorientasi pada hasil , bukan sekadar belanja rutin. Anggaran harus difokuskan pada peningkatan kualitas guru, perbaikan fasilitas sekolah, dan dukungan pembelajaran berbasis teknologi.
Kedua, kebijakan afirmatif untuk wilayah terpencil , termasuk insentif guru dan program khusus bagi sekolah di pulau-pulau kecil. Tanpa penegasan kebijakan, kesenjangan pendidikan akan sulit diatasi.
Ketiga, penguatan peran keluarga dan masyarakat sebagai mitra sekolah. Program keterlibatan orang tua perlu dijadikan kebijakan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan simbolik.
Keempat, pemanfaatan data pendidikan secara berkelanjutan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Data yang akurat dan mutakhir akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat dan terukur.
Sepanjang periode 20 Februari hingga 15 Desember 2025 , program pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan arah yang positif, meskipun belum sepenuhnya menjawab tantangan besar yang ada. Komitmen pemerintah daerah sudah terlihat, namun hasil jangka panjang masih sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, keberanian melakukan terobosan, dan sinergi lintas sektor.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Keberhasilan pemerintahan saat ini tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi sejauh mana mereka mampu memastikan anak-anak Halmahera Selatan memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkeadilan. Di situlah masa depan daerah ini dipertaruhkan.
