Ternate — Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara, Syarif Abdullah, menegaskan bahwa seluruh kader Ansor dan Banser wajib menjaga disiplin organisasi, taat komando, dan tidak melakukan gerakan apa pun tanpa perintah resmi Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin.
Penegasan itu disampaikan Syarif menyikapi aksi demonstrasi sebagian pihak yang mengatasnamakan kader Ansor dan Banser di depan Gedung KPK pasca penahanan Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya, tindakan semacam itu tidak dapat dipandang sebagai sikap resmi organisasi apabila tidak didasarkan pada instruksi, rekomendasi, atau maklumat resmi dari pimpinan pusat.
“Saya mendukung penuh sikap tegas Ketua Umum PP GP Ansor, H. Addin Jauharudin. Dalam organisasi, garis komando adalah prinsip yang tidak boleh ditawar. Tidak boleh ada kader atau kelompok mana pun yang membawa nama Ansor dan Banser untuk melakukan gerakan tanpa perintah resmi Ketua Umum,” tegas Syarif Abdullah.
Menurut Syarif, menunggu arahan Ketua Umum adalah bentuk kedewasaan berorganisasi. Sebab, ketua umum tentu mempertimbangkan banyak hal, mulai dari dampak politik, dampak hukum, nama baik organisasi, keselamatan kader, hingga langkah paling tepat yang harus ditempuh agar organisasi tidak terseret ke dalam tindakan yang justru merugikan.
Ketaatan terhadap Ketua Umum bukan semata soal kepatuhan personal, tetapi bagian dari menjaga marwah, tertib kelembagaan, dan soliditas Ansor-Banser sebagai organisasi kader. Tanpa disiplin komando, kata dia, organisasi akan mudah diseret oleh kepentingan luar, dimanfaatkan oleh pihak tertentu, atau dipersepsikan publik sebagai organisasi yang tidak terkendali.
“Kalau tidak ada perintah, maka tidak ada gerakan. Itu prinsip dasar organisasi. Kita harus paham, gerakan yang sah adalah gerakan yang lahir dari keputusan pimpinan, bukan dari inisiatif perorangan yang mengatasnamakan organisasi,”
Terkait persoalan hukum yang sedang dihadapi, ia menyebut penanganannya telah berada pada ranah LBH Ansor untuk melakukan pendampingan. Karena itu, menurutnya, yang harus dilakukan kader adalah memberi ruang kepada LBH Ansor untuk bekerja sesuai tugas dan kewenangannya.
“Kita hormati langkah LBH Ansor untuk melakukan pendampingan. Biarkan LBH Ansor bekerja secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.
"Kita doakan semoga persoalan ini dapat tertangani dengan baik. Tugas kader saat ini adalah menjaga ketenangan, menjaga soliditas, menjaga nama baik organisasi, dan tetap tegak lurus pada arahan Ketua Umum,” lanjut Syarif.
Syarif juga mengimbau seluruh kader GP Ansor dan Banser, khususnya di Maluku Utara dan umumnya di seluruh Indonesia, agar tidak terpancing situasi, tidak membangun manuver sendiri, dan tidak membawa nama organisasi tanpa mandat yang sah.
Menurut Syarif, marwah organisasi harus dijaga bersama. Ansor dan Banser harus tetap tampil sebagai organisasi yang tertib, dewasa, dan bertanggung jawab. Ketaatan kepada pimpinan adalah kehormatan kader, dan disiplin komando adalah kekuatan organisasi,” tutup Syarif Abdullah.
.jpeg)
