Kawasan Gugus Pulau SUBA’TA, Sula, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Taliabu

Foto istimewa 

Mukhtar A. Adam

Akademisi Unkhair Ternate 

Kawasan Gugus Pulau SUBA’TA dari akronim 4 Kabupaten Gugus Pulau, yang memiliki keterkaitan sosial, ekonomi, pemerintahan dan infrastruktur yang dipisahkan oleh 2 Provinsi, yaitu Maluku Utara (Kepulauan Sula dan Taliabu) dan Sulawesi Tengah (Banggai Kepulauan dan Banggai Laut) secara geografis berdekatan, tetapi secara ekonomi, sosial, dan fiskal menonjukan ketimpangan yang terus melebar.

Penghianatan terhadap funadamental negara yang mengakui negara kepulauan tetapi mengabaikan daerah-daerah pulau dan gugus pulau, adalah bentuk dari penghianatan pemerintah terhadap negara yang secara konseptual menngakui negara kepulauan tetapi berorentasi pembangunan daratan yang berfokus pada pulau besar, adalah bagian dari pola-pola separatis gaya baru yang tak mampu menjaga kesepakatan pendiri bangsa yang menyebut dengan Nusantara.

Nusantara adalah ikatan primordial yang tumbuh dari kesepakatan kultural yangg menyatukan pulau-pulau menjadi satu kesatuan nusantara, jika pemerintah dalam mendesain pembangunan menggunakan mazhab kontinental bergaya eropa yang mengadopsi warisan penjajah belanda, maka sesungguhnya pemerintah makin menjauh dari rakyat.

Masyarakat di 4 kabupaten yang bermimpi membentuk daerah otonom berdasarkan pulau dan gugus pulau setelah lama dibawah wilayah Banggai di Sulawesi dan Kabupaten Maluku Utara di Maluku, mulai terurai sejak tahun 2003 hingga saat ini telah terbentuk 4 kabupaten, atas azas otonomi bermimpi membangun wilayah dan masyarakat yang adil dan makmur, namun faktanya pelambatan pembangunan dalam kurun waktu pemekaran wilayah hingga saat ini masih terasa timpang.

Maluku Utara dan Sulawesi Tenggah adalah 2 raksasa ekonomi baru do kawasan timur Indonesia, yang tumbuh dari kebijakan hilirisasi nikel, yang memanfaatkan wilayahnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, walau kedua provinsi memiliki nasib yang sama, pertumbuhan ekonomi untuk bangsa lain bukan untuk anak bangsa.

Fenomena yang maikin tragis tidak memasuki wilayah kabupaten dalam wilayah provinsi tambang, makin jelas ketimpangan itu melebar, di Maluku Utara kemampuan ekonomi Sula hanya sebesar sebesar 3.378,2 atau 3,53% terhadap total PDRB Maluku Utara, sedangkan Pulau Taliabu hanya 2.110,6 atau 2,20%, hal yang sama dialami Banggai Kepulauan memiliki PDRB 3.236,51 atau 1,40%, sedangkan Banggai Laut hanya 1.955,88 atau 0,85% di sulawesi tenggah. Saat Morowali, Morowali Utara berpesta dengan tambang, Palu seakan menjadi saksi dari gerak ekonomi Sulteng yang menikmati kemewahan, hal yang sama di Maluku Utara, Halteng dan Halsel bergoyang nikel, yang joget di Ternate, tapi takcukup waktu menatap timpang yang terus melebar, ini gejala dari rendahnya nasionalisme kenusantraan yang menjiwai pelaku pemerintahan provinsi dan pusat.

Pulau makin terabai, anak-anak pulau seolah diusir dari negeri sendiri, pembangunan memang untuk pulau besar, untuk kota yang terintegrasi, yang banyak jumlah penduduk, yang punya suumber tambang, bukan untuk penduduk kecil, pulau kecil, daya beli kecil dan semua unsur menjadi kecil makin digusur dalam perjalanan peradaban kebangsaan, ini fakta tidak adilan yang nyata di pertontonkan oleh para perumus kebijakan yang merapuhkan ketahanan nusantara.

Jika memotret rendahnya skala ekonomi kawasan tercermin pula pada capaian pembangunan manusianya, tahun 2025, Kepulauan Sula mencatat IPM 68,89, Pulau Taliabu 65,61, Banggai Kepulauan 67,43, dan Banggai Laut 67,43. Tidak satu pun dari empat kabupaten ini mencapai rata-rata provinsi masing-masing. Rata-rata IPM Maluku Utara pada 2025 berada di 72,52, sedangkan rata-rata Sulawesi Tengah pada 2024 berada di 71,56. Dengan demikian, Kepulauan Sula tertinggal 3,63 poin di bawah rata-rata Maluku Utara, Pulau Taliabu tertinggal 6,91 poin, sementara Banggai Kepulauan dan Banggai Laut sama-sama tertinggal 4,13 poin di bawah rata-rata Sulawesi Tengah.

Kesenjangan ini menjadi lebih tajam ketika dibandingkan dengan pusat-pusat kemajuan di dalam provinsi. Ternate telah mencapai IPM 83,01, sedangkan Kota Palu mencapai 82,88. Dengan demikian, jarak Pulau Taliabu terhadap Ternate mencapai lebih dari 17 poin, dan jarak Banggai Kepulauan maupun Banggai Laut terhadap Palu mencapai lebih dari 15 poin. Kesenjangan sebesar ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah gugus pulau bukan sekadar bergerak lebih lambat, tetapi tertahan oleh hambatan yang bersifat struktural, terutama pada aspek akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara umum.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa perhatian pemerintah provinsi dan pusat lebih tertuju pada pelayanan investor tambang dibandingkan dengan kemampuan melayani penduduk di pulau-pulau kecil berpenghuni, akbat kemudian pertumbuhan ekonomi Provinsi terlihat tertinggi tetapi menyimpan bara ketimpangan yang terus melebar dalam tidakadilan. (Red/tim)

Baca juga: