Foto istimewa
Kabupaten Pulau Morotai — Asosiasi Mahasiswa Pemuda Pelajar Tobelo Galela Malifut Morotai Loloda Kao (AMPP-TOGAMMOLOKA) Provinsi Maluku Utara menyoroti kondisi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai. Organisasi tersebut meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran birokrasi, khususnya posisi Sekretaris Daerah (Sekda).
Ketua Umum AMPP-TOGAMMOLOKA Malut, Muhammad Iram Galela, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat akar rumput bersama kalangan intelektual muda sejak daerah itu dimekarkan dari kabupaten induk Kabupaten Halmahera Utara.
Menurutnya, semangat perjuangan tersebut harus dijaga melalui tata kelola pemerintahan yang sehat, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Berjalannya roda pemerintahan di bumi Moro menjadi perhatian serius kita semua. Salah satu yang perlu dibenahi adalah penertiban sumber daya birokrasi agar pemerintahan berjalan efektif dan terukur,” ujar Iram dalam keterangannya, Rabu (7/5/2026).
Ia menilai, sejumlah sektor strategis di Pulau Morotai seperti perikanan, pariwisata, UMKM, dan sektor potensial lainnya seharusnya mampu menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara maksimal.
AMPP-TOGAMMOLOKA menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga pemerintah, mulai dari Bappeda, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, hingga Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam pernyataannya, Iram juga meminta Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, melakukan perombakan pada struktur birokrasi pemerintahan daerah.
Ia menyoroti kinerja Sekda Muhammad Umar Ali yang dinilai tengah menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pengelolaan keuangan daerah hingga isu hukum yang berkembang di tengah publik.
“Kami meminta Bupati Pulau Morotai melakukan penyegaran di jajaran Sekretaris Daerah. Akhir-akhir ini posisi orang nomor tiga di Kabupaten Pulau Morotai dinilai problematis. Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH), rendahnya PAD, hingga isu-isu yang menyeret nama Sekda dapat mengganggu konsentrasi terhadap pekerjaan besar pemerintahan,” tegasnya.
AMPP-TOGAMMOLOKA berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi internal demi menjaga stabilitas pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi di Kabupaten Pulau Morotai. (Red/tim)
.jpg)
