 |
| Foto Bersama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Halmahera Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah |
Bacan – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Halmahera Selatan kembali menunjukkan perannya sebagai motor intelektual muda dengan menggelar Dialog Pendidikan di Caffe Fatimah, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Senin malam (25/8/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, sebagai narasumber utama, dengan dipandu langsung Ketua PC PMII Halsel, Dini Andriani Muhammad, selaku moderator.
Dalam paparannya, Abubakar menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membebaskan pungutan uang komite sekolah bukan sekadar keputusan administratif, melainkan strategi besar untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Kebijakan ini lahir dari dua tujuan mendasar. Pertama, memastikan amanat konstitusi tentang hak pendidikan benar-benar diwujudkan. Kedua, meringankan beban ekonomi masyarakat yang kerap membuat anak-anak kita putus sekolah,” tegas Abubakar di hadapan peserta dialog.
Menurutnya, faktor ekonomi masih menjadi penyumbang terbesar tingginya angka putus sekolah di Maluku Utara. Karena itu, pembebasan uang komite sekolah dianggap langkah paling strategis agar pendidikan dapat dirasakan merata.
Meski begitu, Abubakar mengakui kebijakan pendidikan gratis belum sepenuhnya bisa diwujudkan, mengingat keterbatasan fiskal daerah. Dengan APBD sekitar Rp3 triliun, pemerintah harus menetapkan prioritas.
“Kami fokus dulu pada pembebasan uang komite sekolah. Minimal, masyarakat tidak terbebani biaya dasar saat menyekolahkan anak-anak mereka,” ujarnya.
Dialog ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, karena menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat untuk bertukar gagasan terkait pembangunan pendidikan di Maluku Utara. Kehadiran PC PMII Halsel sebagai penggagas acara juga mempertegas peran organisasi mahasiswa Islam ini sebagai mitra strategis pemerintah dalam melahirkan ide-ide progresif.
“PMII tidak hanya hadir sebagai pengkritik, tetapi juga bagian dari solusi. Melalui dialog seperti ini, kita mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat,” kata Dini Andriani dalam sambutannya.
Dengan suasana santai namun penuh substansi, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama: bahwa pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa, dan upaya membuka akses pendidikan harus terus diperjuangkan. (Red/datco)
