 |
| Wacana hangat mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo, kini menjadi sorotan tajam media, perdebatan di ruang-ruang digital, hingga bahan diskusi di Caffee ke Caffee. Polemik ini bukan hal baru, namun entah mengapa terus bergulir dengan energi yang seperti tak habis-habis. Fenomena ini memperlihatkan betapa kuatnya daya ledak informasi di era demokrasi digital. Kecurigaan atas keabsahan ijazah bukan sekadar soal validitas dokumen, tetapi telah menjelma menjadi simbol perlawanan politik, cannel ketidak puasan publik, bahkan benturan antara kelompok kepentingan. |
Oleh:
Abd. Assagaf
Wacana hangat mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko
Widodo, kini menjadi sorotan tajam
media, perdebatan di ruang-ruang digital, hingga bahan diskusi di Caffee ke Caffee. Polemik ini bukan hal
baru, namun entah mengapa terus bergulir dengan energi yang seperti tak
habis-habis. Fenomena ini memperlihatkan betapa kuatnya daya ledak informasi di
era demokrasi digital. Kecurigaan atas keabsahan ijazah bukan sekadar soal
validitas dokumen, tetapi telah menjelma menjadi simbol perlawanan politik,
cannel ketidak puasan publik, bahkan benturan antara kelompok kepentingan.
Semua dinamika ini membingungkan publik, pertanyaan apakah kita sedang
menyaksikan upaya murni mencari kebenaran, manuver konspiratif yang
terorganisir, atau hanya bising demokrasi yang kehilangan fokus di eat game
Jokowi?
Polemik ini berakar dari gugatan hukum yang mempertanyakan
keaslian ijazah yang digunakan Presiden Jokowi saat mencalonkan diri.
Berdasarkan sumber media, menyebut
ijazah tersebut tidak otentik. Meski Mahkamah telah menolak gugatan itu dan
pihak Universitas Gadjah Mada telah memberikan klarifikasi, Namun suara-suara
keraguan tetap bergema.
Dinamika publik, melihat polemik tersebut tidak lagi berdiri
di atas fakta administratif semata. Hal berubah menjadi wacana politik yang
dimainkan secara berulang. Semua celah administratif dibesarkan, lalu diolah
dengan narasi spekulatif yang dikemas dalam bahasa keraguan dan tudingan. Dan
di sinilah kita melihat bahwa isu ini tak berjalan dalam ruang hampa, melainkan
menumpang pada iklim politik yang tengah mengeras, menjelang tahun-tahun
krusial pemilihan dan kontestasi kuasa.
Semua ini membuka kemungkinan besar bahwa drama ijazah
adalah bagian dari konspirasi politik yang terorganisir dengan baik.
Wacana ini muncul pada momen-momen
strategis: menjelang pemilu, saat pemerintah sedang tertekan, atau ketika
popularitas presiden mulai menanjak atau menurun.
Ada indikasi kuat bahwa narasi ini tidak sekadar muncul dari
keresahan masyarakat biasa, melainkan digerakkan oleh jaringan tertentu yang
memiliki agenda politik. Konspirasi ini menyasar persepsi, bukan pembuktian
hukum.
Tujuannya bukan membuktikan benar atau salah, tapi membentuk
keraguan kolektif bahwa presiden tidak sah. Ketika keraguan itu tertanam dalam
kesadaran publik, maka ia menjadi senjata politik yang efektif, meski tanpa
fakta kuat. Semua jadi permainan persepsi. Namun tidak semua suara yang
meragukan bisa disamaratakan sebagai bagian dari konspirasi. Di antara semua
kegaduhan itu, ada juga pihak-pihak yang tulus ingin menegakkan transparansi
dan akuntabilitas. Bagi mereka, semua pejabat publik, termasuk presiden, wajib
tunduk pada prinsip keterbukaan. Mereka ingin melihat bukti nyata, tidak puas
dengan klarifikasi sepihak.
Dalam demokrasi, kebenaran memang seharusnya diuji, bukan
hanya diyakini. Sayangnya, pencarian kebenaran ini seringkali tenggelam dalam
narasi yang dipelintir, data yang dibajak, dan framing yang membelok. Semua
orang merasa menjadi penyelidik, semua bisa membuat kesimpulan. Maka, yang
terjadi bukanlah pencarian kebenaran yang sehat, melainkan kontestasi opini
yang gaduh dan tidak terarah.
Diatas semuanya, polemik ijazah Jokowi ini mencerminkan
realitas lain, bahwa demokrasi kita hari ini sedang riuh oleh kebisingan. Ini
adalah masa ketika batas antara informasi dan disinformasi sangat tipis. Semua
bisa diviralkan, semua bisa dipercaya hanya karena sering diulang. Kebisingan
ini membuat publik lelah dan lupa akan substansi.
Kita lebih sibuk berdebat ijazah presiden, daripada membahas
stunting, harga pangan, korupsi, atau pendidikan. Demokrasi kehilangan fokus,
berubah menjadi panggung gaduh yang didorong oleh algoritma, bukan akal sehat.
Semua tokoh bisa diragukan, semua lembaga bisa dipelintir. Dan sayangnya, semua
itu terjadi atas nama demokrasi itu sendiri.
Drama ijazah Jokowi memperlihatkan kepada kita bahwa narasi
publik hari ini tak lagi sesederhana hitam-putih, benar-salah. Yang ada adalah
kabut narasi, benturan kepentingan, dan pertarungan persepsi. Apakah ini
konspirasi terorganisir? Mungkin. Apakah ini pencarian kebenaran? Bisa jadi.
Apakah ini hanya kebisingan demokrasi? Tentu saja. Mungkin jawabannya, Semua
itu bercampur dan berbaur menjadi satu drama panjang yang menguras energi
publik. Namun satu hal pasti, Demokrasi yang matang tidak tumbuh dari
kegaduhan, melainkan dari keberanian untuk mencari fakta, menyaring informasi,
dan menolak manipulasi.
Sementara, Gelombangan protes Mahasiswa dan seluruh rakyat
Indonesia sejak 25 Agutus 2025 hingga
puncaknya di 29 Agustus, alih alih geng Solo di tuding menjadi pioner di balik
kegaduhan bangsa, belum lagi Gelombangan protes di biayai oleh negara asing,
hal ini menjadi pilar penting untuk menelusuri
secara eksplisit. Siapa dalang di balik semua ini?
Notes, "Tulisan ini bertujuan membuka ruang diskusi
kritis yang sehat dan berdasarkan akal sehat, bukan membakar emosi. Semua warga
negara berhak bertanya, semua pemimpin wajib menjawab, dan semua sistem
demokrasi butuh kedewasaan publik untuk menjaga keseimbangan antara hak, suara,
dan tanggung jawab bersama.
