![]() |
| Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, melantik pengurus DPP PSI periode 2025-2030 di Jakarta, Jumat (26/9/2025) |
Jakarta, 26 September 2025 — Ketua Umum Partai Solidaritas
Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) PSI periode 2025—2030 dalam sebuah acara di teater kawasan Thamrin,
Jakarta Pusat. Dalam susunan kepengurusan yang dibacakan Sekjen PSI Raja Juli
Antoni, muncul nama “Bapak J” yang
ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.
Nama “Bapak J” langsung menarik perhatian publik
karena identitasnya belum diungkap secara resmi oleh pihak PSI. Dalam pembacaan
susunan kepengurusan, Raja Juli Antoni menyebut:
“Dewan Pembina, Ketua yang terhormat,
‘Bapak J’.” Namun ketika ditanya siapa sosok itu, Raja Juli menyatakan bahwa
penjelasan harus disampaikan oleh Kaesang Pangarep selaku ketua umum.
Di struktur pengurus baru ini, terdapat pula
dua figur yang sebelumnya aktif di Partai NasDem, yaitu Ahmad Ali dan Bestari
Barus. Ahmad Ali diangkat sebagai Ketua Harian PSI, sementara Bestari Barus
menduduki posisi Ketua Bidang Politik. Kaesang dalam sambutannya mengingatkan
para pengurus agar bekerja serius dan menyebut bahwa evaluasi akan dilakukan
tiap tiga bulan terhadap kinerja pengurus DPP.
Menurut penelusuran media, dalam daftar resmi yang diterbitkan PSI, posisi Dewan Pembina tertulis sebagai: Ketua “Bapak J”, Sekretaris: Grace Natalie, serta anggota dewan pembina meliputi Kaesang Pangarep, Raja Juli Antoni, dan Kristian Widodo. Namun catatan media menyebut bahwa keterbukaan mengenai identitas “J” masih menjadi misteri. Warta Ekonomi menyebut bahwa publik kini menantikan pengungkapan resmi dari Kaesang atas siapa sebenarnya “Bapak J”.
Hingga
saat ini, belum ada pernyataan publik lebih lanjut yang mengonfirmasi identitas
“Bapak J.” Tidak ada pula indikasi kuat dari sumber terbuka bahwa “Bapak J”
adalah figur yang sudah dikenal di panggung politik nasional. Para pengamat
politik melihat strategi ini dapat menjadi langkah politis untuk menjaga
kejutan atau menarik perhatian publik terhadap struktur baru PSI.
