 |
| Foto istimewa |
Ternate – Menyusul laporan sejumlah anak di bawah umur yang tetap berjualan di perempatan lampu merah Bastiong, Kota Ternate Selatan, meski diguyur hujan pada Senin (8/9/2025) malam, Kepala Satpol PP Kota Ternate, Fhandy Mahmud, memberikan klarifikasi.
Fhandy mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya memang belum melaksanakan penertiban terkait aktivitas anak-anak di jalan raya. Hal itu, menurutnya, lantaran Satpol PP masih disibukkan dengan pengamanan aksi demonstrasi yang marak terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
“Memang benar saat ini Satpol PP belum melaksanakan tugas penertiban akibat masih menghadapi demonstrasi. Namun dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan DPPA untuk melaksanakan penertiban,” ujar Fhandy, Senin (8/9/2025).
Ia menegaskan bahwa penanganan anak-anak yang berjualan di jalan tidak bisa dilakukan Satpol PP seorang diri. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi menjadi langkah yang harus ditempuh.
“Kami tidak bisa sendiri. Harus lebih dulu berkoordinasi dengan Dinsos dan DPPA agar penertiban juga dibarengi dengan pembinaan,” tambahnya.
Fhandy juga mengungkapkan, beberapa bulan terakhir dirinya kerap melakukan penertiban secara mandiri sepulang kerja, meski sifatnya insidental.
Menurutnya, aktivitas anak-anak membantu orang tua berjualan bukanlah persoalan selama tidak mengganggu sekolah. Namun, ia menekankan bahwa lokasi seperti lampu merah dan jalan raya berbahaya bagi keselamatan anak.
“Kalau membantu orang tua silakan saja, asal tidak mengganggu sekolah. Tapi jangan di lampu merah atau jalan raya karena itu berisiko,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua PC GP Ansor Kota Ternate, Musadat Ishak, meminta Pemkot Ternate segera bertindak terhadap maraknya anak di bawah umur yang berjualan di jalanan. Ia menilai kondisi tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Ketertiban Umum.
GP Ansor juga mendorong pemerintah menyiapkan solusi alternatif berupa pembinaan, pemberdayaan keluarga, serta program perlindungan sosial agar anak-anak tidak kembali ke jalan. (Red/tim)
