Di Tengah Demo, Anggota DPRD Ternate Minta Tambahan DBH Ke Gubernur Malut
 |
| Diskusi singkat bersama Gubernur Malut, Wakil Gubernur, Sekda, serta anggota dewan lain. Di hadapan forum terbatas itu, ia menyampaikan keluhan bahwa DBH untuk Kota Ternate dinilai terlalu kecil. |
Ternate – Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Ternate, Senin (1/9/2025), tidak hanya menyoroti tingginya tunjangan DPRD, tetapi juga menghadirkan drama internal di kalangan elite. Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif, justru menjadi sorotan setelah terekam meminta tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos.
Dalam sebuah video berdurasi 1 menit 52 detik, sebelum turun menemui massa aksi, Nurlela terlihat berdiskusi singkat bersama Gubernur Malut, Wakil Gubernur, Sekda, serta anggota dewan lain. Di hadapan forum terbatas itu, ia menyampaikan keluhan bahwa DBH untuk Kota Ternate dinilai terlalu kecil.
“Ibu, DBH kami hanya 17 miliar. Katanya Ternate paling rendah, boleh ditambah?” ujar Nurlela dalam video tersebut.
Namun, pernyataan itu justru dimentahkan langsung oleh Gubernur Sherly Laos. Sherly menegaskan bahwa angka Rp17 miliar bukanlah jumlah kecil, bahkan lebih tinggi dibanding beberapa kabupaten/kota lain di Maluku Utara.
"DBH Kota Ternate itu lebih tinggi dari yang lain. Saya tidak bisa tambah karena dana disalurkan untuk bayar BPJS. Sampai saat ini utang BPJS belum dibayarkan,” tegas Sherly.
Gubernur juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus konsisten melunasi kewajiban BPJS sesuai komitmen awal. Lebih jauh, Sherly tampak terkejut saat menyinggung belanja pegawai Kota Ternate yang mencapai 60 persen dari APBD.
Momen itu membuat posisi Nurlela kian tersudut. Di tengah situasi publik yang sedang menyoroti besarnya tunjangan DPRD, permintaan tambahan DBH justru memperlihatkan wajah lain dari prioritas anggota dewan. Alih-alih menyuarakan aspirasi rakyat, Nurlela terkesan lebih fokus memperbesar porsi anggaran untuk daerahnya, meski penggunaan belanja daerah dinilai masih jauh dari efisien.
Rekaman singkat tersebut kini beredar luas dan menjadi bahan perbincangan hangat. Di saat mahasiswa berorasi menolak tunjangan DPRD, publik justru disuguhi tontonan seorang legislator yang meminta tambahan anggaran, tapi dibantah mentah-mentah oleh Gubernur. (Red/tim)
