 |
| Ilustrasi/Google |
Jakarta, 5 September 2025 — Gelombang demonstrasi yang
berlangsung sejak 25–31 Agustus 2025 meninggalkan jejak kerusuhan di sejumlah
daerah, termasuk pembakaran gedung DPRD dan jatuhnya korban jiwa. Aksi yang
awalnya dipicu penolakan publik terhadap tunjangan perumahan dan fasilitas
anggota DPR, berkembang menjadi eskalasi anarkistis yang memaksa pemerintah
mengambil langkah balik kanan.
Presiden Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2025 mengumumkan
pencabutan sejumlah fasilitas DPR, termasuk moratorium perjalanan luar negeri,
sebagai upaya meredakan situasi.
“Keputusan ini diambil untuk menjawab aspirasi publik,” kata
Prabowo dalam pernyataannya, sebagaimana dilaporkan Reuters dan AP News.
Pemicu dan Eskalasi
Menurut laporan The Guardian dan AP, aksi protes bermula
dari penolakan terhadap tunjangan DPR, namun memanas setelah seorang pengemudi
ojek daring dilaporkan tewas akibat tertabrak kendaraan polisi saat pengamanan
aksi di Jakarta. Peristiwa itu memicu gelombang kemarahan publik.
Pada 30 Agustus 2025, kerusuhan meluas ke berbagai daerah.
Massa membakar gedung DPRD, termasuk di Makassar, yang menyebabkan tiga orang
dilaporkan tewas akibat kebakaran gedung yang diserbu demonstran, sebagaimana
diberitakan Reuters dan The Guardian.
Penyelidikan “Aktor”
di Balik Demo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan aparat
tengah memburu pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual maupun
penyandang dana kerusuhan.
“Polri akan menarik fakta dari lapangan, semua yang
terlibat—baik pelaku lapangan, aktor intelektual, maupun pihak yang
membiayai—akan ditelusuri,” kata Sigit, dikutip dari KompasTV (1/9/2025).
Hingga kini, belum ada nama resmi yang diumumkan aparat
penegak hukum. BeritaSatu dan Bisnis.com melaporkan, Polri masih fokus pada
pengumpulan bukti dan identifikasi pihak-pihak terkait.
Di sisi lain, sejumlah pemberitaan lokal serta konten media
sosial mulai menyebut nama-nama tertentu. Namun, hingga saat ini informasi
tersebut belum terverifikasi. Redaksi menegaskan klaim yang beredar di media
sosial tidak bisa dijadikan kesimpulan sahih sebelum ada pengumuman resmi serta
proses hukum di pengadilan.
Respons Pemerintah
dan Sorotan HAM
Selain mencabut fasilitas DPR, pemerintah menekankan bahwa
setiap tindakan anarkistis akan ditindak tegas.
“Kami mendengar aspirasi rakyat, tetapi penegakan hukum
tetap dijalankan terhadap setiap pelanggaran,” kata Prabowo, dikutip dari AP
News.
Namun, sorotan datang dari kalangan LSM hukum dan HAM. Tirto
dan Hukumonline mencatat kritik atas dugaan tindakan represif aparat dalam
pengamanan demonstrasi. Mereka mendesak adanya investigasi independen terkait
korban jiwa dan luka.
Gelombang demonstrasi Agustus 2025 memperlihatkan ketegangan
antara aspirasi publik dan respons negara. Meski pemerintah telah merespons
dengan pencabutan fasilitas DPR, pertanyaan besar masih menggantung: siapa
sebenarnya aktor di balik kerusuhan? Jawabannya kini menunggu hasil
penyelidikan resmi aparat. (Red/tim)
