 |
| Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, secara terbuka memaparkan kondisi fiskal daerahnya yang tengah mengalami tekanan berat dalam pertemuan para gubernur se-Indonesia bersama Menteri Keuangan Purbaya, awal pekan ini. |
Jakarta — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda,
secara terbuka memaparkan kondisi fiskal daerahnya yang tengah mengalami
tekanan berat dalam pertemuan para gubernur se-Indonesia bersama Menteri
Keuangan Purbaya, awal pekan ini.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @s_tjo, Selasa
(07/10/25) Gubernur Sherly menyebut forum tersebut menjadi ruang jujur bagi
para kepala daerah untuk menyampaikan persoalan riil di lapangan — mulai dari
tekanan fiskal, beban pengangkatan ASN melalui skema PPPK,
hingga dampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Saya menyampaikan kondisi Maluku Utara yang cukup berat: DBH kami dipotong
60 persen, sementara DAU habis untuk belanja pegawai,” tulis Sherly dalam
unggahannya.
Ia menjelaskan, pemotongan DBH secara signifikan tersebut berdampak langsung
pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur strategis
seperti jalan dan jembatan — sektor yang selama ini menjadi tulang punggung
pemerataan ekonomi di wilayah kepulauan Maluku Utara.
“Kondisi ini membuat ruang fiskal kami semakin sempit. Padahal infrastruktur
adalah fondasi untuk menghubungkan pulau-pulau dan membuka akses ekonomi
masyarakat,” lanjutnya.
Meski menyampaikan situasi yang tidak mudah, Gubernur Sherly tetap
mengapresiasi sikap terbuka Menteri Keuangan yang bersedia mendengarkan
langsung keluhan dan masukan dari para kepala daerah.
Menurutnya, dialog terbuka seperti ini penting agar kebijakan fiskal
nasional dapat lebih memperhatikan konteks dan tantangan unik yang dihadapi
daerah kepulauan.
“Kadang yang dibutuhkan daerah bukan hanya angka, tapi kesediaan untuk
mendengar dan mencari jalan bersama. Dan hari ini, itu terasa nyata,” tulis
Sherly menutup keterangannya.
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Maluku Utara untuk menyuarakan kondisi
fiskalnya sekaligus mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih
pada daerah-daerah dengan karakteristik geografis kepulauan yang memiliki
tantangan pembangunan tersendiri. (red)
