 |
| foto istimewah |
Direktur IT & Komunikasi MGN
Relasipost.id - Hari ini saya berkesempatan mengunjungi UPT Balai Latihan Kerja Industri Pariwisata di Provinsi Bali. Pengalaman tersebut memberikan kesan mendalam dan membuka ruang perenungan tentang bagaimana sebuah daerah menempatkan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan. Saat memasuki gedung BLK, saya disambut dengan fasilitas pelatihan yang lengkap dan modern. Ruang-ruang workshop tertata rapi dengan peralatan praktik yang relevan dengan kebutuhan industri. Lebih dari itu, para instruktur yang bertugas pun memiliki kompetensi serta pengalaman yang kuat di bidangnya.
Menariknya, hal ini terjadi di Bali—sebuah provinsi yang telah dipenuhi oleh lembaga pelatihan dan institusi pendidikan swasta. Artinya, Pemerintah Provinsi Bali tidak hanya berhenti pada asumsi bahwa keberadaan lembaga swasta sudah cukup. Mereka tetap aktif hadir memastikan bahwa pelatihan vokasi menjadi tulang punggung penguatan daya saing tenaga kerja lokal. Pemerintahnya tidak sekadar membangun gedung, tetapi membangun keberanian dan kemampuan masyarakatnya untuk memasuki dunia kerja maupun membuka wirausaha.
Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi di Provinsi Maluku Utara. Di sini, jumlah lembaga pelatihan swasta masih sangat terbatas. Ironisnya, perhatian pemerintah terhadap pengembangan keterampilan tenaga kerja daerah belum menjadi prioritas strategis. Padahal, Maluku Utara sedang berada di tengah pertumbuhan industri besar, terutama sektor pertambangan dan pengolahan. Kesempatan kerja begitu luas, tetapi banyak posisi justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah karena terjadi kesenjangan keterampilan.
Inilah titik pentingnya:
Pembangunan SDM tidak terjadi dengan sendirinya. Ia harus direncanakan, disiapkan, dan dipelihara secara serius.
Bali menunjukkan bahwa pelatihan vokasi yang kuat dapat menjadi fondasi kemandirian ekonomi masyarakat. Sementara Maluku Utara perlu segera menyadari bahwa tanpa investasi serius pada pelatihan dan peningkatan keterampilan, peluang ekonomi yang besar hanya akan menjadi panggung bagi orang lain.
Jika kita ingin putra-putri Maluku Utara menjadi tuan di negeri sendiri, maka saatnya pemerintah daerah menempatkan pelatihan vokasi sebagai agenda strategis, bukan pelengkap. Pembangunan sumber daya manusia adalah pembangunan martabat. Dan martabat suatu daerah ditentukan oleh keberanian dan kemampuannya untuk berdiri di atas kaki sendiri.
