 |
| Foto Istimewa |
Fathur
Rohman
(Pengurus
Nasional Karang Taruna - Bidang Tangap Bencana)
Setiap
bencana adalah ujian bukan hanya bagi alam yang mengguncang manusia,
tetapi juga bagi manusia yang diuji oleh keadaan. Gempa, banjir, tanah longsor,
atau kebakaran hutan selalu datang tanpa mengetuk. Namun cara kita meresponsnya
selalu meninggalkan pertanyaan: apakah kita benar-benar tanggap, atau hanya
bereaksi ketika semuanya sudah telambat?
Namun
sering kali, respons bencana di negeri ini lebih tampak seperti rutinitas yang
diulang-ulang misalnya laporan cepat dibuat, rapat darurat diadakan, rompi harus
dibagikan, serta kamera yang bergulir di mana-mana. Tetapi di balik semua itu,
korban di lapangan masih menunggu hal sederhana informasi akurat, akses
evakuasi, dan bantuan nyata yang bukan hanya tiba, tetapi tiba tepat waktu.
Setiap
kali bencana datang, jargon-jargon yang sama selalu bersileweran dimana-mana: “Kami
bergerak cepat!” Tapi sering kali yang terlihat justru gerak ramai,
bukan gerak berarti. Realitasnya jalanan penuh kendaraan berstiker
bantuan, rompi oranye berseliweran, konferensi pers di mana-mana namun korban
di lapangan masih menunggu selimut kering dan segelas air bersih ini adalah
sebuah fakta yang tidak bisa dielakan.
Klaim
bahwa semua bergerak cepat ironisnya yang bergerak cepat justru mikrofon,
kamera, dan rombongan pejabat yang datang lebih dulu daripada bantuan yang
dibutuhkan warga.
Seharusnya
gerak cepat mengalir seperti refleks: tepat, senyap, tanpa drama. Tapi yang
sering kita lihat justru gerak sibuk yang penuh koreografi: rapat
darurat yang lebih panjang dari napas korban yang menunggu pertolongan,
postingan “siaga bencana” yang lebih rapi dari koordinasi tim lapangan, hingga
rombongan mobil bantuan yang menghabiskan bahan bakar lebih banyak daripada
logistik yang seharusnya dibawa.
Fenomena
ini membuat publik bertanya-tanya: apakah semua ini benar-benar respons cepat,
atau sekadar respons sibuk?
Harusnya
Gerak cepat itu sunyi tapi terasa. Bantuan tiba sebelum kamera.
Koordinasi rapi tanpa perlu spanduk besar. Data akurat, kebutuhan korban
terlayani, dan ego ditinggalkan. Sebaliknya, gerak sibuk itu bising tapi
tak berdampak. Semua terlihat sibuk, tapi tak ada yang benar-benar selesai.
Kadang yang lebih dulu tiba justru postingan media sosial, bukan logistik.
Ironisnya,
di era serba visual, pencitraan kadang bergerak lebih cepat daripada pertolongan.
Padahal, dalam bencana, yang dibutuhkan bukan siapa yang paling dulu pasang
logo, tapi siapa yang paling cepat pulihkan harapan. Akhirnya, tanggap bencana
seharusnya bukan soal siapa yang terlihat bekerja, melainkan siapa yang
benar-benar bekerja. Karena korban tak butuh keramaian, tapi butuh kepastian.
Gerak
sibuk itu mudah dikenali: ribut di permukaan, kosong di hasil. Banyak jargon,
minim tindakan. Banyak dokumentasi, tapi korban masih menunggu evakuasi.
Sementara gerak cepat tidak butuh publikasi; tapi membuktikan lewat
nyawa yang terselamatkan.
Kita
harus mengerti bahwa bencana tidak pernah butuh pahlawan panggung, yang
dibutuhkan adalah pekerja lapangan yang tidak sibuk memoles citra. Karena di
balik reruntuhan, korban tidak menanyakan siapa yang tampil di berita, mereka
hanya berharap ada yang benar-benar datang untuk membantu membawa harapan baru
untuk kembali pulih seperti semula .
Di
lain sisi dalam setiap bencana, manusia selalu dihadapkan pada dua ujian yakni
alam yang mengguncang tubuh, dan para pengambil keputusan yang mengguncang
kesabaran. Di tengah reruntuhan, kita sering melihat dua jenis gerakan, satu
yang lahir dari ketulusan, dan satu lagi yang lahir dari kebutuhan untuk
terlihat.
Secara
filosofis, bencana adalah cermin besar yang memantulkan siapa sebenarnya
kita. Tidak hanya menyingkap kelemahan
infrastruktur, tetapi juga ketelanjangan niat. Ada yang datang membawa
pertolongan, ada juga yang datang membawa rombongan dokumentasi. Ada yang
memeluk korban, dan ada juga yang memeluk kamera.
Gerak
cepat sejatinya tak butuh tepuk tangan. Ia bekerja dalam diam seperti akar
pohon yang menjaga tanah tetap berdiri. Kita jarang melihatnya, namun kita
merasakan manfaatnya. Namun sayangnya, yang sering dominan justru gerak yang
gaduh, rapat demi rapat yang seperti labirin, laporan yang indah untuk dibaca
namun kosong dalam pelaksanaan, serta kunjungan lapangan yang lebih mirip tur
singkat lengkap dengan pengawalan dan lensa.
Di titik ini, publik mulai bertanya, apakah kesibukan itu benar-benar demi korban, atau demi memastikan tak ada peluang citra yang terlewat?
Karena
bencana adalah ruang hening bagi penderitaan, namun sering berubah menjadi
panggung hingar-bingar bagi mereka yang ingin terlihat bekerja.Ironinya,
semakin ramai panggung itu, semakin sunyi rasa aman yang seharusnya diterima
korban. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting untuk memastikan
kesalamat korban selama di evakuasi.
Dukungan
terhadap pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Tapi,
dukungan yang sehat dengan mendorong perbaikan, menuntut transparansi, dan
memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar berpihak pada korban yang harus
dilakukan adalah:
Pertama mematuhi arahan
resmi ketika evakuasi diperlukan, mendengar instruksi pemerintah bisa menyelamatkan
nyawa. Kepatuhan ini menjadi bentuk nyata dukungan. Kedua menyebarkan
informasi akurat di era media sosial,
informasi yang salah bisa menyulitkan penanganan bencana. Warga yang membantu
menyebarkan informasi resmi meringankan beban pemerintah.
Ketiga berpartisipasi
dalam mitigasi. Dukungan tidak selalu berupa bantuan finansial; keterlibatan
aktif dalam simulasi bencana, pelatihan tanggap darurat, atau gotong royong
adalah cara konkret membantu masyarkat bekerja lebih efektif. Keempat memberikan
kritik konstruktif dengan menyoroti kelemahan atau kekurangan
penanganan.
Pemerintah
memang berperan sebagai ujung tombak, tetapi bencana adalah tanggung jawab
bersama. Dukungan warga yang kritis dan cerdas akan membuat pemerintah tidak
hanya bergerak cepat, tetapi juga bergerak tepat sasaran dan berarti bagi
semua korban.
Karena,
pada akhirnya, keberhasilan tanggap bencana bukan hanya ditentukan oleh siapa
yang memimpin, tetapi oleh bagaimana pemerintah dan masyarakat bekerja sama
untuk memastikan korban bukan pihak terakhir yang menerima kepastian.**
