 |
| Foto istimewa |
Ternate — Meski alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026 dipastikan mengalami pemangkasan signifikan hingga Rp800 miliar, pemerintah pusat menegaskan bahwa peluang untuk mendapatkan dukungan revitalisasi sektor pendidikan tetap terbuka lebar.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Ir. Suharti, M.A., Ph.D., saat melakukan kunjungan kerja dan monitoring Tes Kemampuan Akademik Siswa (TKAS) di SMK Negeri 1 Ternate, Senin (3/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Suharti mengungkapkan bahwa Kemendikdasmen pada tahun ini memperoleh alokasi anggaran revitalisasi sekolah sebesar Rp14,5 triliun dari pemerintah pusat. Dana tersebut diarahkan untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur dan capaian pembelajaran.
“Kami memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah tertinggal, termasuk wilayah yang kinerja pendidikannya masih belum merata. Jika Maluku Utara dapat menunjukkan data dan argumentasi yang kuat — misalnya banyak sekolah rusak berat atau daerah yang belum memiliki fasilitas memadai — maka tentu saja akan kami prioritaskan untuk mendapatkan dukungan revitalisasi,” jelas Suharti.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi dunia pendidikan di Maluku Utara di tengah kekhawatiran pemerintah daerah terhadap pemangkasan TKD 2026. Gubernur dan jajaran Dinas Pendidikan Malut sebelumnya menyoroti bahwa pengurangan transfer dana pusat berpotensi menghambat upaya peningkatan sarana dan prasarana sekolah, terutama di wilayah kabupaten yang masih kekurangan fasilitas dasar.
Namun, menurut Suharti, semangat dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar sektor pendidikan di Malut tetap mendapat perhatian besar.
“Kementerian terbuka terhadap usulan dan data konkret dari pemerintah daerah. Selama argumentasinya kuat dan menunjukkan kebutuhan riil di lapangan, Maluku Utara masih punya peluang besar untuk memperoleh tambahan bantuan revitalisasi,” tambahnya.
Dengan adanya komitmen tersebut, Maluku Utara kini diharapkan dapat menyusun peta kebutuhan pendidikan yang akurat sebagai dasar pengajuan bantuan revitalisasi sekolah.
Kunjungan Sekjen Kemendikdasmen ke Ternate ini tidak hanya menjadi agenda monitoring TKAS, tetapi juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pemerataan kualitas pendidikan di daerah.
“Meski TKD menurun, harapan untuk pendidikan Maluku Utara tidak boleh padam. Justru ini momentum bagi kita untuk menunjukkan kebutuhan riil dan memperjuangkan hak pendidikan anak-anak Malut,” tutup Suharti optimistis.
