 |
| Foto istimewa |
Ternate – Dugaan pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas aparatur negara mencuat setelah Walikota Ternate, Tauhid Soleman, diduga menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kepada salah satu pengurus Partai NasDem, Muhammad Jabir, pada upacara HUT Korpri, Senin (1/12/2025).
Muhammad Jabir—yang menjabat Ketua DPC NasDem Kecamatan Ternate Tengah—ikut menerima SK PPPK paruh waktu bersama 3.584 pegawai lainnya. Penyerahan SK kepada kader partai politik ini memicu kekhawatiran kuat mengenai potensi pelanggaran terhadap aturan nasional tentang kepegawaian yang menegaskan netralitas ASN.
“Jika ini benar terjadi, tindakan tersebut berseberangan langsung dengan regulasi kepegawaian. Ini melanggar prinsip dasar netralitas ASN,” ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ketidakjelasan justru semakin menguat setelah pernyataan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ternate. Kepala Bagian Pengadaan BKD, Nani Wardani, menyatakan pihaknya tidak mengetahui adanya penyerahan SK PPPK kepada seorang pengurus partai politik.
“Kami belum tahu. Ini baru kami dengar saat dikonfirmasi wartawan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/12/2025).
Menurut Nani, regulasi mengenai PPPK paruh waktu memang belum sepenuhnya jelas. Status ini berbeda dengan PPPK penuh yang sudah memiliki payung aturan kuat.
“PPPK paruh waktu ini kebijakan pemerintah pusat, masa jabatannya hanya setahun. Namun kami akan menelusuri lebih lanjut. Sanksinya nanti dikonfirmasi lewat tim dewan kepegawaian. Kami tidak bisa memberikan keterangan langsung,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Ternate belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyerahan SK kepada kader partai. Sorotan publik kini mengarah pada potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran standar integritas ASN, sementara tekanan agar investigasi dilakukan secara terbuka semakin menguat.
Perkembangan lebih lanjut akan menjadi ujian transparansi Pemerintah Kota Ternate dalam menjaga marwah netralitas birokrasi serta integritas proses pengangkatan PPPK. (Red/tim)
