Halmahera Tengah — Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Halmahera Tengah resmi dilantik untuk masa bhakti 2025–2027 dalam sebuah acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan SPN, perwakilan PT IWIP, serta unsur pemerintah dari tingkat provinsi hingga kabupaten. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua Umum DPP SPN, Ketua DPD SPN Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Halmahera Tengah, Ketua PSP SPN PT IWIP, dan para pengurus serta anggota SPN dari berbagai wilayah.
Dalam
sambutannya, pengurus SPN menegaskan kembali bahwa sejarah panjang gerakan
buruh merupakan perjalanan kolektif dalam memperjuangkan martabat dan hak-hak
pekerja. Perjuangan kaum buruh, menurutnya, bukan hanya soal upah, jam kerja
yang manusiawi, atau keselamatan kerja, tetapi juga tentang memastikan pekerja
dihargai sebagai manusia yang memiliki masa depan yang layak. SPN disebut hadir
sebagai organisasi perjuangan yang demokratis, independen, dan berpihak pada
keadilan sosial melalui pendekatan dialog sosial dan hubungan industrial yang
sehat.
Sejalan
dengan meningkatnya investasi dan perkembangan industri di Halmahera Tengah,
keberadaan serikat pekerja dipandang semakin penting. Pengurus DPC SPN
Halmahera Tengah menegaskan bahwa organisasi ini berkomitmen memastikan
pembangunan ekonomi tidak berjalan sendiri, tetapi seiring dengan peningkatan
kesejahteraan pekerja. Karena itu, SPN menempatkan dirinya sebagai mitra kritis
yang siap bersinergi dengan perusahaan dan pemerintah untuk menjaga
perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi tenaga kerja di daerah tersebut.
Dalam arah
perjuangannya selama masa bhakti 2025–2027, SPN Halmahera Tengah menekankan
penguatan organisasi, perluasan struktur serikat di perusahaan-perusahaan,
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,
serta dorongan terhadap terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama sebagai instrumen
perlindungan hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha. SPN juga menegaskan
pentingnya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan sebagai fondasi
produktivitas perusahaan dan stabilitas ketenagakerjaan.
Kepada
pemerintah daerah, SPN menyampaikan harapan agar pengawasan ketenagakerjaan
diperkuat, jaminan sosial tenaga kerja dipastikan berjalan optimal, dan
kebijakan upah tetap berpihak pada kesejahteraan buruh. Kepada perusahaan,
khususnya yang beroperasi di kawasan industri, SPN berharap terbangun kerja
sama konstruktif dalam membangun hubungan industrial yang semakin berkualitas.
Ucapan
terima kasih disampaikan kepada jajaran DPD dan PSP SPN yang telah mendukung
penyelenggaraan kegiatan pelantikan tersebut. Pengurus juga menitipkan salam
hormat untuk Gubernur dan Bupati melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan,
khususnya terkait komitmen keberpihakan pemerintah terhadap buruh di Maluku
Utara dan Halmahera Tengah.
Pelantikan
ini diakhiri dengan deklarasi kesiapan pengurus baru untuk bekerja dan
bersinergi dalam memperjuangkan hak pekerja. Sebuah pesan penutup menggema kuat
di hadapan peserta acara: “Keringat pekerja bukan biaya produksi, tetapi
harga sebuah kehidupan. Solidaritas membuat satu orang kuat, namun kolektifitas
membuat semua orang tak tergoyahkan.”
Acara ditutup
dengan semangat perjuangan yang menjadi identitas SPN, sekaligus doa agar
langkah organisasi dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja senantiasa
diridai. (red/tim)
