 |
| Foto Istimewah |
Ternate — Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Kota Ternate bersama Kepala Dinas PUPR, Kepala BPBD, Kepala DLH, serta Kepala Perkimtan Kota Ternate pada Kamis (8/1/2026), membahas potensi bencana dan upaya penanggulangannya di sejumlah kelurahan yang terdampak dalam dua hari terakhir.
Namun, usai rapat berlangsung, Kepala Dinas PUPR Kota Ternate secara tiba-tiba meninggalkan kantor DPRD. Sikap tersebut membuat sejumlah wartawan kesulitan memperoleh keterangan terkait hasil dan rekomendasi rapat yang dinilai penting bagi publik.
Tindakan tersebut langsung mendapat sorotan dari Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful. Ia menilai, hasil RDP seharusnya disampaikan secara terbuka karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Sebagai pejabat publik, apalagi membawahi dinas yang bersentuhan langsung dengan pembangunan dan potensi bencana, seharusnya hal-hal seperti ini perlu diketahui oleh publik,” ujar Syaiful.
Menurutnya, Dinas PUPR memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur yang berkaitan erat dengan risiko bencana. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi bagian penting dari tanggung jawab jabatan.
“Saran saya untuk Pak Kadis, paling tidak sekali atau dua kali harus ada informasi ke publik tentang kinerja atau apa saja yang dilakukan oleh dinas yang beliau pimpin,” tegasnya.
Syaiful juga menekankan perlunya sikap proaktif dari pimpinan OPD dalam membangun komunikasi dengan media, sehingga masyarakat tidak dibiarkan bertanya-tanya di tengah kondisi rawan bencana.
“Saya berharap beliau lebih proaktif memberikan informasi kepada publik lewat media. Jadi, kalau boleh, jangan terus-terus lari. Harus ada informasi,” pungkasnya.
RDP tersebut sebelumnya digelar sebagai respons atas meningkatnya kejadian bencana dan potensi risiko lingkungan di sejumlah wilayah Kota Ternate. Publik pun kini menanti tindak lanjut konkret dari hasil pembahasan, sekaligus keterbukaan informasi dari instansi terkait.
.jpg)
