 |
| foto Istimewa |
Ternate – Dugaan praktik jual beli proyek yang menyeret nama Wali Kota Tauhid Soleman dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Rizal Marsyaoli belum berdampak pada proses seleksi calon Direktur Perumda Ake Gaale. Salah satu kandidat, Halid Thalib, justru tetap dinyatakan lolos ke tahap wawancara akhir oleh Panitia Seleksi (Pansel).
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan beredarnya pengakuan seorang oknum Dewan Pengawas Perumda Ake Gaale berinisial HT atau HM yang diduga berperan sebagai perantara proyek bernilai miliaran rupiah. Dalam pengakuannya, HT menyebut dirinya memfasilitasi komunikasi dan pertemuan dengan M Tauhid Soleman dan Sekda Kota Ternate untuk mengeksekusi proyek senilai Rp3 miliar.
Namun, di tengah mencuatnya dugaan tersebut, Pansel tetap meloloskan Halid Thalib sebagai salah satu dari lima calon Direktur yang berhak mengikuti wawancara akhir yang dipimpin langsung oleh Wali Kota. pada Kamis (21/01/26).
Kondisi ini menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Wakil Ketua Kajian Advokasi demokrasi dan pembangunan daerah (Kadera Institute) Arjun Onga, menilai Pansel gagal menjaga standar etika dan prinsip kehati-hatian dalam proses seleksi.
“Ini problem serius. Ketika seseorang yang namanya terseret dalam dugaan jual beli proyek tetap diloloskan, publik berhak mempertanyakan integritas proses seleksi,” ujar Arjun, Rabu (21/1/26).
Ia secara khusus menyoroti posisi Sekda Kota Ternate yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Pansel. harusnya menjadi orang yang paling tersinggung dari kejadian dugaan jual beli jabatan itu. Apalagi ini juga menyeret orang nomor satu.
“Sekot sebagai Ketua Pansel seharusnya paling sensitif terhadap isu etik. Kalau ada calon yang secara terbuka menyeret nama Wali Kota dan Sekot sendiri dalam dugaan transaksi proyek, semestinya dilakukan penelusuran mendalam, bukan malah diloloskan,” tegasnya.
Arjun menambahkan, pembiaran semacam ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen pejabat di badan usaha milik daerah. Ia menilai seleksi Direktur Perumda bukan sekadar soal kelulusan administrasi dan nilai, tetapi juga menyangkut rekam jejak dan integritas moral calon.
“Kalau sejak awal prosesnya sudah mengabaikan etika, jangan heran jika ke depan Perumda kembali jadi ladang kepentingan. Ini preseden buruk bagi tata kelola BUMD di Ternate,” pungkas Arjun.
Hingga berita ini diturunkan, Pansel belum memberikan penjelasan resmi di tengah mencuatnya dugaan jual beli proyek yang menyeret nama pimpinan daerah. (red/tim)
