 |
| foto istimewa |
Ternate — Pengamat kebijakan publik Dr. Mukhtar A. Adam, M.Si, Founder Sidegon dan akademisi dari Universitas Khairun, menilai kenaikan harga kebutuhan pokok di sejumlah wilayah Maluku Utara menjelang Ramadhan menunjukkan persoalan struktural yang berulang setiap tahun.
Menurutnya, lonjakan harga yang terjadi pada pekan terakhir sebelum Ramadhan bukan sekadar dampak meningkatnya aktivitas belanja masyarakat, tetapi mencerminkan persoalan tata niaga dan distribusi antar pulau yang belum tertangani secara konsisten.
Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag periode 1–15 Februari 2026 menunjukkan disparitas harga yang mencolok antara Ternate dan kota-kota pembanding. Cabai rawit merah di Ternate tercatat Rp67.000 per kilogram, lebih tinggi dibanding Manado Rp53.000 dan Makassar Rp46.000. Bawang merah Rp55.000, sementara di Manado Rp39.000 dan Surabaya Rp36.500. Bawang putih Rp50.000, sedangkan di Surabaya Rp34.000.
Komoditas hortikultura lainnya juga menunjukkan selisih signifikan. Tomat di Ternate Rp19.000, dibanding Makassar Rp6.200 dan Surabaya Rp6.000. Kentang Rp30.000, sementara di Makassar Rp13.000. Sawi hijau Rp20.000, sedangkan di Surabaya Rp6.000.
Pada komoditas protein, telur ayam ras di Ternate Rp38.400 per kilogram, lebih tinggi dari Makassar Rp28.667 dan Surabaya Rp29.500. Daging sapi Rp150.000, dibanding Makassar dan Surabaya Rp120.000. Ayam kampung Rp150.000 per ekor, sementara di Makassar dan Surabaya Rp80.000. Telur ayam kampung Rp77.000, hampir dua kali lipat dari Manado dan Makassar Rp42.000. Udang basah Rp150.000, sedangkan di Surabaya Rp70.000.
Pantauan tersebut memperlihatkan bahwa sejumlah komoditas berada pada kisaran 50 hingga 85 persen lebih tinggi dibandingkan kota besar di luar Maluku Utara. Selisih harga tersebut, kata Mukhtar, tidak lagi bersifat musiman, melainkan pola yang berulang setiap tahun.
Maluku Utara memiliki 69 pulau berpenghuni dengan populasi sekitar 1,37 juta jiwa yang tersebar dalam wilayah kepulauan. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat biaya distribusi menjadi faktor utama pembentuk harga. Di sejumlah pulau kecil, warga tidak hanya menghadapi harga tinggi, tetapi juga keterbatasan ketersediaan barang.
Sejumlah pedagang menyebut tingginya biaya transportasi laut dan panjangnya rantai distribusi sebagai penyebab utama kenaikan harga. Namun, Mukhtar menilai persoalan tersebut tidak semata faktor logistik.
“Ada masalah struktural dalam tata niaga dan pengawasan harga. Pemerintah daerah belum menghadirkan intervensi yang konsisten untuk menekan margin distribusi,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah mulai menggulirkan program pasar murah, operasi pasar, serta pembagian bantuan sosial menjelang Ramadhan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa titik pusat kota dan disertai publikasi resmi melalui media sosial pemerintah.
Menurut Mukhtar program tersebut bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan distribusi antar pulau. “Pasar murah membantu sesaat, tetapi tidak mengubah struktur harga di pulau kecil,” tegas Akademisi Universitas Khairun itu.
Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara sebelumnya menyatakan inflasi daerah relatif terkendali berdasarkan data pemantauan harga. Namun, pengamat ekonomi menilai indikator inflasi agregat belum sepenuhnya mencerminkan disparitas harga antarwilayah dalam provinsi.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah provinsi belum memberikan keterangan resmi terkait langkah konkret untuk mengatasi disparitas harga antar pulau menjelang Ramadhan. (red/tim)
