![]() |
| foto istimewah |
Ternate — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ternate secara tegas menyatakan dukungan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia. Sikap ini dinilai penting untuk menjaga profesionalisme Polri sekaligus memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.
Ketua KNPI Kota Ternate, Samar Ishak, menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi yang tidak boleh ditafsirkan secara politis. Menurutnya, struktur tersebut justru menjadi penopang agar Polri bekerja secara independen, profesional, dan tidak terseret kepentingan kelompok tertentu.
“Polri adalah alat negara, bukan alat politik. Karena itu, profesionalisme dan netralitas harus menjadi napas utama dalam setiap tugasnya,” ujar Samar dalam keterangan resmi yang diterima di Ternate.
Ia menilai, keberadaan Polri di bawah komando Presiden memberikan garis koordinasi yang jelas dan tegas, sehingga institusi kepolisian dapat fokus pada tugas utamanya: melayani masyarakat, menegakkan hukum secara adil, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.
Lebih jauh, Samar menyampaikan bahwa pemuda di Kota Ternate menaruh harapan besar pada transformasi Polri yang semakin transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dukungan KNPI, kata dia, bukan sekadar pernyataan simbolik, melainkan dorongan moral agar Polri terus memperbaiki diri di tengah tantangan zaman yang kian kompleks.
“Pemuda ingin melihat Polri yang hadir sebagai pelindung dan pengayom, bukan sekadar penegak aturan. Ketika kepercayaan publik tumbuh, maka keamanan dan ketertiban akan terjaga dengan sendirinya,” jelasnya.
Dalam pernyataannya, KNPI Kota Ternate juga menekankan sejumlah poin penting yang diharapkan terus dijaga oleh Polri. Di antaranya adalah netralitas terhadap seluruh kekuatan politik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), khususnya di wilayah Maluku Utara.
Menurut Samar, wilayah kepulauan seperti Maluku Utara memiliki tantangan tersendiri dalam hal keamanan dan pelayanan kepolisian. Karena itu, Polri dituntut tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga adaptif dan dekat dengan masyarakat.
Dukungan KNPI Kota Ternate ini diharapkan menjadi sinyal positif dari elemen pemuda bahwa koordinasi Polri di bawah Kepala Negara merupakan jalur terbaik untuk menjaga soliditas institusi, profesionalisme aparat, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam situasi nasional yang dinamis, pemuda memilih berdiri pada satu garis yang jelas: hukum harus tegak, dan Polri harus tetap fokus pada tugasnya—bukan pada tarik-menarik kepentingan.
