 |
| Foto istimewa |
Mukhtar A Adam
Dosen FEB-Unkhair Ternate
Berbagai riset global menunjukan bahwa wilayah kaya sumber daya sering diposisikan sebagai periphery,ruang pasok bagi rebutan kaum kapitalis global, yang saling bertarung, Seperti rebutan Cengkeh dan Pala di masa Portugis dan Spanyol yang menguasai Ternate dan Tidore, saat ini bergeser ke Halmahera dari Halteng Vs Halbar, yang terlihat dalam fenomena dalam dua dekade terakhir, transformasi sistem produksi global telah menggeser status wilayah-wilayah tertentu dari sekadar pinggiran menjadi simpul strategis (strategic nodes) dalam rantai nilai global, Gambaran ini setidaknya menempatkan Halteng, Halsel dan Halbar di Maluku Utara sebagai salah satu titik krusial
Keberadaan cadangan nikel laterit berskala dunia, dikombinasikan dengan meningkatnya kebutuhan mineral kritis untuk transisi energi global, telah menjadikan Maluku Utara bagian integral dari persaingan geopolitik abad ke-21. Di wilayah ini, rivalitas dua kekuatan ekonomi dunia, Tiongkok dan Amerika Serikat, akan bertemu di Halmahera, bukan dalam forum diplomatik, melainkan dalam bentuk investasi, teknologi, dan penguasaan rantai pasok.
Tulisan ini mencoba mengungkap dinamika investasi Tiongkok ala Presiden Joko Widodo dan masuknya investasi Amerika Serikat di Talaga Ranu ala Presiden Prabowo Subianto, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pergeseran struktur kekuasaan ekonomi global. Namun, yang sering luput dari analisis adalah posisi daerah, khususnya Maluku Utara, dalam rebutan kuasa ekonomi global tersebut, Dimana letak Maluku Utara sebagai penerima manfaat atau malah menjadi bencana global yang dimulai dari Halmahera
Sejak krisis finansial global 2008, sistem ekonomi dunia bergerak menjauhi globalisasi liberal menuju apa yang oleh Farrel dan Newman (2019) disebut sebagai weaponized interdependence. Negara-negara besar tidak lagi hanya berlomba menurunkan tarif, tetapi berupaya menguasai simpul-simpul strategis dalam jaringan produksi global, baik teknologi, keuangan, logistik, dan sumber daya alam.
Tiongkok dan Amerika Serikat merepresentasikan dua pendekatan berbeda yaitu :
1. Tiongkok mengandalkan strategi state-led industrial capitalism, dengan fokus pada penguasaan manufaktur, pemrosesan, dan kapasitas produksi berskala besar.
2. Amerika Serikat menekankan kontrol atas standar, teknologi tinggi, keuangan global, dan legitimasi normatif melalui rezim ESG, HAM, dan keamanan ekonomi.
Dalam konteks ini, mineral kritis terutama nikel menjadi arena baru perebutan pengaruh. Nikel bukan lagi komoditas biasa, melainkan geostrategic asset yang menentukan masa depan industri kendaraan listrik, penyimpanan energi, dan pertahanan.
Bagaimana dengan Presiden Jokowi yang membawa Perahu Tiongkok mendarat di Halmahera, apakah ini bagian dari industrialisasi cepat sebagai pilihan politik ? Dimana kebijakan Presiden Joko Widodo terhadap Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural Indonesia pasca-2014, yang mengalami keterbatasan fiskal, defisit infrastruktur, dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dalam kerangka developmental state, Jokowi mengambil posisi pragmatis, dengan menggandeng mitra yang mampu membangun cepat, dengan risiko politik dan ekonomi yang dapat dikelola, maka pilihan yang tepat oleh Jokowi dengan menempatkan Tiongkok sebagai pilihan, melalui kerangka Belt and Road Initiative (BRI)
Tiongkok datang dengan menawarkan pembiayaan besar, teknologi yang telah teruji secara komersial, dan kesediaan mengambil risiko awal di wilayah dengan infrastruktur terbatas, yang menempatkan Maluku Utara sebagai titik strategis untuk mewujudkan pembangunan Kawasan Industri Nikel terintegrasi dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan negara.
Dampak dari kebijakan tersebut, setidaknya memunculkan hilirisasi yang serentak secara nasional melalui Kerjasama dengan Tiongkok menghasilkan capaian seperti larangan ekspor bijih nikel dapat ditegakkan, walau kadang bocor juga (Faisal Basri, 2022), kapasitas smelter meningkat pesat, dan Indonesia bertransformasi dari eksportir bahan mentah menjadi pemain kunci produk antara (intermediate goods) global, saat yang sama Nilai ekspor berbasis nikel melonjak, dan Indonesia memperoleh posisi tawar baru dalam pasar global, sebagai keberhasilan industrialisasi.
Namun, keberhasilan itu tak cukup menyembunyikan ketidak adilan, ketimpangan, di Maluku Utara, lonjakan PDRB, hanya tercatat dalam buku tembaga BPS, yang tak mengalir ke pulau berpenghuni, yang Auty (2001) di sebut sebagai resource-driven growth without development, yang dapat ditunjukan dengan beberapa ciri yang menonjol, seperti nilai tambah utama terserap oleh oligarki yang mendominasi rantai bisnis dari luar wilayah, didominasi pusat, konstribusi yang rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bukan hanya kecil tetapi tidak mau membayar, kerusakan lingkungan dan sosial ditanggung masyarakat local, yang sangat rendah oleh industry, keterbatasan transfer teknologi ke tenaga kerja local, tekanan inflasi kawasan industry makin memperdalam kemiskinan warga local yang tak berinteraksi langsung dengan industri.
Dengan kata lain, Jokowi telah membuat Tiongkok mendarat begitu cepa tatas nama Hilirisasi, tetapi gagal menciptakan mekanisme penangkapan nilai (value capture) bagi Masyarakat sebagaimana Amanah konstitusi atas pengelolaan sumberdaya negara
Selesai sudah Jokowi, kini datang era Prabowo yang mulai mengandeng Amerika Serikat, untuk Kembali mendarat ke Halmahera, agar Tiongkok jangan dominasi, kita perlu memiliki cermin yang berbeda dari dua industry pengelola sumberdaya, dan bagaimana mereka memainkan peran kapitalisasi yang mendominasi ekonomi dan Geopolitik Global yang bertemu di Halmahera
eskalasi rivalitas AS–Tiongkok, menjadi bagian penting dengan masuknya investasi Amerika Serikat dari dominasi Tiongkok dalam rantai pasok mineral kritis sebagai risiko strategis, terutama setelah disahkannya Inflation Reduction Act (IRA), Dalam konteks ini, Indonesia diposisikan sebagai mitra alternatif yang krusial. Investasi AS di sektor energi ramah lingkungan, seperti panas bumi, menjadi instrumen geopolitik sekaligus ekonomi.
Geothermal Talaga Rano Halbar menjadi Simbol Pendekatan AS di Kawasan Asean, tentu dengan pemda utama dengan Tiongkok yang masuk melalui industri berat dan ekstraktif, Amerika Serikat cenderung memilih jalur energi ramah lingkungan, teknologi tinggi, dan proyek dengan legitimasi lingkungan yang kuat.
Di Maluku Utara, pengembangan panas bumi merepresentasikan pendekatan ini. Nilai investasinya mungkin lebih kecil dibandingkan industri nikel, tetapi dampak strategisnya signifikan, dari penguasaan standar, akses pembiayaan global, pengaruh dan memiliki pendekatan yang lebih lunak, dengan Pendekatan ini Amerika Serikat menawarkan beberapa keunggulan yang menonjol seperti tata kelola lingkungan yang lebih ketat, peluang transfer pengetahuan yang terbuka, dan integrasi ke pasar global berstandar tinggi,
Tiongkok vs Amerika Serikat, Dua Model Kapitalisme
- Dalam Satu Wajah Maluku Utara
- Aspek Tiongkok Amerika Serikat
- Fokus Produksi & volume Standar & legitimasi
- Kecepatan Sangat cepat Relatif lambat
- Teknologi Efisien, massal Canggih, spesifik
- ESG Longgar Ketat
- Dampak fiskal lokal Terbatas Berpotensi lebih besar
- Risiko lingkungan Tinggi Lebih terkendali
 |
Dalam menempatkan Maluku Utara dalam Posisi sebagai Arena pertarungan global ataukah menjadi Aktor penting dalam percaturan global, setidaknya jangan mengembalikan masa Portugis dan Spanyol di Ternate-Tidore.
Teori political economy of regions, daerah kaya sumber daya sering gagal menjadi aktor karena lemahnya kapasitas institusional, fenomena ini terlihat jelas di Maluku Utara yang menghadapi risiko yang sama, jika memiliki kapasitas yang rendah maka hanya akan menjadi arena tempat kekuatan global bertarung, tanpa mampu mengarahkan hasilnya, karena itu kita perlu merumuskan kebijakan local yang proaktif, jika tidak ingin mengalami ketergantungan struktural pada investasi eksternal, degradasi lingkungan jangka panjang, dan ketimpangan sosial yang berkelanjutan.
Sebaliknya, dengan desain kebijakan yang tepat, rivalitas AS–Tiongkok dapat menjadi sumber daya tawar yang kuat untuk membawa kesejahteraan dari para-para kelapa ke pentas global, dari harumnya daung cengkeh, pala yang mampu merebut pasar global, yang ditopang ikan dan pulau wisata yang membawa kesejahteraan yang inklusif.
Maluku Utara hari ini berada di persimpangan Sejarah yang makin tak jelas, jika tak ingin terus berada di pinggiran peta ekonomi dunia, maka harus memutar arah meletakan Halmahera sebagai episentrum ekonomi global, sekaligus menjadi pusaran geopolitik sumber daya, yang meletakan kesejahteraan Masyarakat pulau sebagai kunci utama negosiasi investasi yang berkeadilan
Ataukah kita terus menjadi subjek pembangunan, dari kebanga-bangaan kita menonton pertempuran global di depan mata, karena tak cukup memiliki kemampuan mengarahkan strategis sebagai objek utama dari pusaran ekonomi global dan geopolitik dunia yang lagi berseteru
