 |
| foto istimewa |
Maluku Utara
— Wakil Gubernur Sarbin Sehe menyoroti serius kondisi sektor perikanan di
Maluku Utara yang dinilai memiliki potensi besar namun belum dikelola secara
optimal. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku
Utara di Sofifi, Senin (13/4/2026), saat memaparkan salah satu Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan pemerintah daerah.
Dalam
penjelasannya, ia mengungkapkan bahwa wilayah perairan Maluku Utara memiliki
posisi strategis dalam peta perikanan nasional. Namun demikian, potensi
tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal karena masih dihadapkan
pada berbagai persoalan mendasar.
Ia
menegaskan bahwa praktik penangkapan ikan yang tidak terkendali, termasuk
aktivitas ilegal, masih menjadi tantangan serius yang perlu segera ditangani.
Selain itu, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia,
serta minimnya akses permodalan turut memperlambat perkembangan sektor
perikanan di daerah.
Wakil
Gubernur juga menyoroti kondisi lingkungan pesisir yang semakin tertekan akibat
aktivitas manusia. Menurutnya, kerusakan lingkungan tersebut berdampak langsung
terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan berpotensi mengancam masa
depan sektor kelautan di Maluku Utara.
Melalui
Ranperda yang diusulkan, pemerintah berharap dapat menghadirkan sistem
pengelolaan perikanan yang lebih terarah dan berkelanjutan, sekaligus mendorong
peningkatan kesejahteraan nelayan di Maluku Utara.
