 |
| Foto istimewa |
Ternate — Dugaan manipulasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) perjalanan dinas di lingkungan DPRD Kota Ternate kembali menjadi sorotan publik. Fakta terbaru menyebutkan bahwa seorang pihak terkait, Nurjaya, datang melapor dengan membawa langsung uang selisih yang diduga berasal dari ketidaksesuaian transaksi perjalanan dinas.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, selisih tersebut muncul akibat perbedaan antara nilai pembayaran yang diterima dengan bukti transaksi (bill) yang disiapkan oleh Sekretariat Dewan. Dalam praktiknya, jumlah yang diterima disebut lebih kecil, sementara dokumen LPJ mencantumkan nilai yang lebih besar, termasuk pada sejumlah transaksi hotel yang dinilai tidak wajar.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Nurjaya selama ini hanya menjalankan tugas perjalanan dinas tanpa mengetahui secara rinci mekanisme administrasi yang digunakan.
“Yang bersangkutan hanya menjalankan perjalanan dinas. Sementara seluruh administrasi hingga penyusunan dokumen LPJ telah diatur oleh Sekretariat,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Meski demikian, pengakuan tersebut tidak serta-merta meredam perhatian publik. Justru sebaliknya, muncul dugaan adanya pola yang lebih sistematis dalam pengelolaan perjalanan dinas yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Langkah pengembalian uang selisih ke kas negara dinilai sebagai indikasi adanya ketidaksesuaian dalam praktik tersebut. Publik pun mendesak agar proses pemeriksaan tidak hanya berhenti pada individu, tetapi juga menyasar pihak Sekretariat Dewan yang diduga memiliki peran dalam penyusunan dokumen LPJ.
Saat ini, penanganan kasus tersebut masih bergulir di Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sekretariat DPRD terkait dugaan keterlibatan mereka dalam penyusunan dokumen LPJ yang tidak sesuai dengan kondisi riil.
