 |
| Foto istimewa |
Oleh:
Suratman Dano Mas'ud
Alumni IAIN Ternate
Sejarah telah membuktikan bahwa kebenaran (ilmu pengetahuan) dan penguasa bisa berjalan saling berdampingan satu sama lain. Hal ini bisa kita dalami dengan melihat kembali literatur-literatur klasik, di mana kejayaan suatu bangsa tidak hanya ditopang oleh kekuatan militer, ekonomi, ekspansi wilayah yang luas, sumber daya alam yang melimpah tetapi juga oleh dukungan pemerintahnya kepada pengetahuan.
Ketika ilmu pengetahuan dilindungi oleh penguasa, seperti halnya kejayaan Baitul Hikmah di Baghdad era Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Ma’mun, pemimpinnya bahkan sampai membiayai penerjemahan ribuan karya buku dari Yunani sehingga menjadikan Baghdad sebagai pusat pengetahuan yang maju pada zamannya saat Dunia Barat memasuki era kegelapan, Islam justeru bersinar terang benderang mencapai masa keemasan di Baghdad sebelum tragedi penyerbuan pasukan Mongol dan laut hitam.
Lain halnya dengan penguasa yang mengontrol perkembangan ilmu pengetahuan, kebenaran seringkali dianggap ancaman atas kekuasaan politiknya maupun doktrin agama sehingga kebenaran sering dibungkam bahkan dieksekusi mati oleh penguasa karena dianggap berbahaya seperti dialami ilmuwan Galileo Galilei yang ditangkap dan disidang oleh Gereja Katolik pada 1633 atas tuduhan pertentangan antara paham gereja dengan hasil penelitian ilmu pengetahuan yang menyatakan bahwa Matahari sebagai pusat tata surya di alam ini dan Bumi mengelilinginya.
Mengulas kembali perseteruan antara pengetahuan dan penguasa, tidak jarang kita temui perkembangan ilmu pengetahuan menggulingkan penguasa. Pelajaran yang bisa kita ambil salah satunya adalah Revolusi Prancis 1789, memasuki abad pencerahan di Eropa melalui penemuan ilmu pengetahuan baru yang dipelopori oleh Jhon Locke dan Rousseau menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai bahan bakar menggerakan revolusi dan meruntuhkan penguasa.
Kehancuran suatu peradaban bisa dipicu oleh ketidakberpihakan penguasa kepada kebenaran. Melalui kebenaran, penguasa sering abai terhadap peringatan yang disampaikan ilmu pengetahuan seperti ancaman lingkungan, kedaulatan, ekonomi, hukum, sehingga kekuasaannya sendiri. Jared Diamond dalam bukunya yang berjudul Collapse Runtuhnya Peradaban-Peradaban mencoba menggambarkan situasi tersebut. Ketika penguasa lalai atas ketimpangan sosial, korupsi merajalela, pajak dimana-mana, kerusakan lingkungan, perubahan iklim hingga wabah pasca invasi perang.
Saat ini, kunci kebenaran (ilmu pengetahuan) masih terporos dikawal ketat dan dipercaya melalui lembaga resmi seperti pada lembaga Pendidikan, Penegak Keadilan, para Penulis, Media serta Akademisi selaku kaum terdidik. Namun, dengan kondisi negara saat ini yang menggambarkan kerusakan lingkungan, korupsi, pajak dimana-mana, ketidakadilan dan hukum yang diatur semau penguasa, kesenjangan sosial yang tiada akhirnya. Patutkah kita kembali bertanya, dimana keberpihakan kebenaran (ilmu pengetahuan) berada ?
Kerusakan lingkungan di Indonesia masuk salah satu tertinggi di dunia. Laporan Indonesia Environment Energy Center (IEC) yang mengutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024, sejak dua dekade terakhir Indonesia mengalami kehilangan sembilan juta hektar hutan yang diakibatkan oleh deforestasi dan kebakaran untuk perkebunan sawit dan pertambangan. Selama periode 2015-2019, deforestasi netto tercatat antara 439.000 - 629.000 hektar pertahun. Lebih dari 60% sungai besar di Indonesia berada dalam kategori tercemar sedang hingga berat. Hal ini mengakibatkan dampak secara langsung terhadap kesehatan, ekonomi, pertanian, perikanan hingga penegakan hukum atas konflik lahan yang terjadi.
Negara dengan cadangan beragam sumber daya alam terbesar di dunia, namun masih juga memeras rakyatnya sebagai penggerak pemerintahan melalui berbagai pajak disegala sektor. Masih berkisar 80% keuangan negara bersumber dari pajal rakyat, sementara 20% sisanya berasal dari Sumber Daya Alam, BUMN, Badan Pelayanan Umum dan lainnya yang seharusnya menjadi sektor terbesar dalam menopang keuangan negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor yang seharusnya menjadi tulang punggung negara telah banyak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab sehingga justeru banyak merugikan negara akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dijalankan.
Hari ini kita melihat sendiri, bagaimana rakyat dengan pemerintahnya saling adu argumen, mengklaim kebenaran masing-masing. Pemerintah dengan alasan kepentingan rakyat dan negara, melontorkan belanja negara sebanyak-banyaknya, merealisasikan janji politik dengan mengesampingkan kepentingan mendasar yang lain. Sementara rakyat terus bersuara, menjaga kegelisahannya tidak menjadi nyata justeru dianggap propaganda dan tidak mendukung pemerintah. Alhasil, angka kemiskinan dan pengangguran terus merajalela, tindakan anarkis para aparat TNI/POLRI terhadap warga yang menuntut haknya terus terjadi dimanan-mana, hampir setiap daerah di Indonesia melakukan protes terhadap pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Apakah para Pendidik, Penegak Keadilan, para Penulis, Media serta Akademisi selaku kaum terdidik masih menjadi kunci harapan atas semua persoalan yang terjadi saat ini ? Ataukah kita hanya cukup menyerahkan semua urusan ini kepada Tuhan dengan duduk berdoa di tempat-tempat ibadah ? Jika tidak, lantas kenapa kita hanya diam saja bahkan ada yang sempat berpaling arah dari mengkritik pengusa yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat lalu kembali memuji-muji penguasa tersebut, bahkan dengan melakukan argumen bantahan atas penilaian statistik tertentu ?
Menutup tulisan ini, semoga kita semua yang membaca, menyadari betul kenyataan yang terjadi bukan bagian dari orang-orang yang di sudah diperingatkan dalam al-Quran ”Dan apabila dikatakan kepada mereka, Janganlah berbuat kerusakan di Bumi ! Mereka menjawab, sesungguhnya kami justeru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.” (Q.S surah al-Baqarah: 11-12). Dalam momentum hari lahir Pancasila juga, semoga nilai-nilai pancasila harus menjadi pedoman setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan para penguasa di negeri ini, sehingga rasa keadilan selalu hadir ditengah-tengah masyarakat. Pancasila jangan sampai hanya sebatas simbol, slogan bahkan tulisan tanpa makna
.jpg)
