 |
| Syarif Abdullah Ketua PW GP Ansor Malut |
Ternate — Ketua PW GP Ansor Maluku Utara, Syarif Abdullah, menegaskan bahwa dugaan pernyataan provokatif yang dilontarkan oleh politisi Partai Demokrat, Aksandri Kitong, tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut etika pejabat publik dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial di daerah.
Menurutnya, sebagai pejabat publik sekaligus tokoh pemuda, yang bersangkutan seharusnya memberikan teladan kepada masyarakat, bukan justru menyampaikan pernyataan yang dapat memicu konflik di tengah kehidupan sosial masyarakat Maluku Utara.
“Sebagai pejabat publik sekaligus tokoh pemuda, seharusnya yang bersangkutan memberi teladan, bukan justru menyampaikan pernyataan yang berpotensi memicu konflik. Ini harus ditindak tegas, tidak boleh ada pembiaran,” tegas Syarif dalam keterangannya.
Sehubungan dengan itu, PW GP Ansor Maluku Utara menyampaikan lima poin sikap resmi. Pertama, meminta Polda Maluku Utara untuk segera mengambil langkah tegas dan profesional dalam menindaklanjuti dugaan pernyataan yang berpotensi mengandung unsur provokasi kekerasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kedua, PW GP Ansor Malut mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Maluku Utara untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Aksandri Kitong. Jika terbukti terjadi pelanggaran kode etik, BK diminta menjatuhkan sanksi tegas sebagai bentuk penegakan marwah lembaga legislatif.
Ketiga, PW GP Ansor Malut juga mendesak Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Rahmi Husen, untuk segera mengambil sikap tegas terhadap kadernya. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada publik.
Selain itu, GP Ansor Maluku Utara juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang beredar. Organisasi kepemudaan tersebut meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses penanganan persoalan ini kepada aparat penegak hukum dan lembaga terkait.
PW GP Ansor Maluku Utara juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memperkuat semangat persaudaraan dan persatuan di Maluku Utara agar situasi daerah tetap kondusif. (Red/tim)
