 |
| Foto istimewa |
Halmahera Utara, 31 Maret 2026 — Rentetan persoalan dan dinamika konflik horizontal di Kabupaten Halmahera Utara dinilai semakin memanas dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini, mulai dari konflik antarwarga hingga polemik pernyataan publik yang dianggap provokatif, memicu kekhawatiran terhadap stabilitas sosial di daerah tersebut.
Ketua GP Ansor Halmahera Utara, Rifki Kasibit, dalam rilis resminya pada Selasa (31/3/2026), menyampaikan bahwa satu per satu persoalan terus muncul dari berbagai wilayah di Halmahera Utara. Menurutnya, dinamika konflik yang terjadi tidak hanya berbentuk tindakan fisik, tetapi juga ujaran atau pernyataan yang berpotensi menyinggung kelompok tertentu dan memicu ketegangan baru.
“Rentetan persoalan dan dinamika konflik horizontal di Halmahera Utara jauh dari kata redup. Satu per satu persoalan muncul, mulai dari tindakan fisik hingga ujaran yang dapat menyinggung berbagai pihak,” ujar Rifki.
Ia menilai, konflik yang terus berulang menunjukkan belum optimalnya langkah penanganan dari aparat keamanan. Kondisi tersebut dinilai membuat potensi konflik sosial tetap terbuka dan berisiko meluas apabila tidak ditangani secara tegas dan terukur.
Rifki mencontohkan sejumlah peristiwa yang belakangan terjadi, di antaranya konflik Desa Kira dan Duma, kasus penghadangan pawai takbiran, hingga polemik viralnya anggota DPRD Provinsi yang diduga melontarkan kalimat bernuansa provokatif. Ia menilai rangkaian peristiwa tersebut membutuhkan penanganan serius agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Dinamika ini bukan tidak bisa diselesaikan. Namun karena upaya penegakan hukum tidak dilakukan secara tegas, persoalan terus berulang dan memunculkan ketegangan baru di masyarakat,” katanya.
Atas kondisi tersebut, GP Ansor Halmahera Utara mendesak Kapolda Maluku Utara untuk segera mengambil alih penanganan beberapa kasus yang tengah ramai di Halmahera Utara. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan konflik berjalan objektif dan mampu meredam situasi yang semakin memanas.
Selain itu, Rifki juga meminta Kapolda Maluku Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Halmahera Utara. Bahkan, GP Ansor Halmahera Utara secara tegas meminta agar Kapolres Halut dicopot karena dinilai tidak mampu mengelola dinamika konflik yang terjadi akhir-akhir ini.
“Kami meminta Kapolda Maluku Utara segera mengambil alih beberapa kasus yang sedang ramai di Halmahera Utara dan mengevaluasi kinerja Kapolres Halut. Kami menilai Kapolres Halut tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola dinamika konflik yang terjadi. Karena itu kami juga meminta agar Kapolres Halut dicopot,” tegasnya.
GP Ansor Halmahera Utara berharap langkah cepat dari Polda Maluku Utara dapat mencegah konflik horizontal semakin meluas, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Halmahera Utara. (Red/tim)
