 |
| Kunjungan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe meninjau lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Rioribati (Foto: Istimewa). |
Sofifi, Langkah politik pembangunan mulai terlihat dalam agenda Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Gubernur Sherly Laos bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe turun langsung meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Rioribati, Selasa (3/3), menegaskan posisi Malut sebagai daerah yang siap mengakselerasi program prioritas pemerintah pusat.
Di atas lahan seluas 9,5 hektare yang telah disiapkan pemerintah provinsi, pasangan kepala daerah itu memantau langsung kesiapan pembangunan fasilitas pendidikan terpadu yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) di bidang pendidikan.
Kehadiran Sherly dan Sarbin secara bersamaan di lokasi proyek memberi pesan politik yang jelas: pemerintahan baru Maluku Utara ingin menunjukkan keselarasan dengan agenda pembangunan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia melalui akses pendidikan.
Sherly Tjoanda menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari strategi besar untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini berada di lapisan ekonomi terbawah.
“Di sini akan dibangun SD, SMP, SMA berasrama, lapangan olahraga, bahkan stadion sepak bola berstandar penuh. Lahan seluas ini memungkinkan fasilitas pendidikan yang lengkap, termasuk sistem jalan, drainase, air minum hingga pengelolaan limbah,” ujar Sherly saat meninjau langsung lokasi SR di Rioribati di Halbar.
Pembangunan Sekolah Rakyat tersebut dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga fasilitas asrama dan sarana olahraga untuk menunjang pembinaan generasi muda Maluku Utara.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menekankan bahwa kesiapan lahan yang disiapkan Pemprov menjadi bukti keseriusan daerah dalam menyukseskan program nasional, untuk itu dukungan daerah sangat penting agar program pendidikan berbasis kerakyatan tersebut dapat berjalan cepat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Plt Kepala Dinas Sosial Malut Zen Kasim menjelaskan bahwa lokasi pembangunan telah melalui proses verifikasi teknis.
“Hasil pemantauan menunjukkan struktur tanah tidak bermasalah dan lahan berada dalam satu hamparan. Statusnya juga merupakan aset milik pemerintah daerah sehingga siap untuk pembangunan,” jelas Zen.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah pusat yang dirancang untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Bagi Pemprov Malut, proyek ini juga menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan sumber daya manusia di daerah kepulauan tersebut.
Dengan menyiapkan lahan dan infrastruktur sejak awal, duet kepemimpinan Sherly-Sarbin berupaya untuk memastikan Malut tidak hanya sekedar menjadi penonton dalam program nasional, tetapi ikut menjadi bagian dari daerah yang bergerak cepat menerjemahkan agenda pembangunan pusat ke tingkat lokal.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan pendidikan mulai ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama bagi politik pemerintahan baru di Maluku Utara.
