 |
| Foto istimewa |
Sofifi - Pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan mulai merasakan manfaat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi, dukungan modal dari pemerintah menjadi dorongan penting agar aktivitas usaha nelayan dan pelaku UMKM tetap berjalan bahkan berkembang.
Di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, komitmen tersebut disampaikan langsung Sherly Tjoanda saat melakukan lawatan di Kantor Camat Wasile dalam rangka sosialisasi program KUR kepada masyarakat nelayan, Kamis (5/3).
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keinginan besar agar nelayan dan pelaku UMKM di sektor perikanan dapat berkembang dan naik kelas secara ekonomi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah nelayan di Maluku Utara mencapai sekitar 36.000 orang. Namun, kemampuan pemerintah dalam memberikan bantuan kapal masih sangat terbatas, untuk itu program KUR menjadi solusi strategis untuk memperluas akses permodalan bagi nelayan agar dapat mengembangkan usaha secara mandiri.
“Setiap tahun hanya sekitar 200 unit kapal yang bisa disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujar Sherly di hadapan para nelayan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut, Fauji Momole menjelaskan bahwa program KUR dapat dimanfaatkan nelayan untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka, melalui skema pembiayaan tersebut, nelayan dapat membeli kapal dan mesin berukuran 3 Gross Ton (GT) sehingga mampu menjangkau wilayah tangkapan yang lebih luas dan meningkatkan hasil tangkapan ikan.
“Dengan adanya KUR, nelayan dapat memperoleh akses modal untuk membeli kapal maupun mesin, sehingga usaha mereka bisa berkembang dan pendapatan meningkat,” unkapnya.
Sherly Tjoanda juga mengajak para nelayan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, pekerjaan nelayan memiliki risiko tinggi sehingga perlindungan jaminan sosial menjadi hal yang sangat penting.
Dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, nelayan dapat memperoleh perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja bahkan hingga risiko kematian saat melaut, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan kecil sebagai kelompok pekerja yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.
Upaya tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Sherly–Sarbin dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.
Langkah ini juga dinilai strategis dalam mendorong perluasan jaminan sosial serta memperkuat fondasi ekonomi masyarakat pesisir di Maluku Utara. ( Red/ nal)
