Tekanan Fiskal Dinilai Ancam Daerah, Akademisi Unkhair Sebut Indonesia Kehilangan Arah Desentralisasi

 

Foto istimewa Akademisi Universitas Khairun, Dr. Mukhtar A. Adam, M.Si,

Ternate — Akademisi Universitas Khairun, Dr. Mukhtar A. Adam, M.Si, menilai kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak mulai memberi tekanan serius terhadap fiskal nasional. Hal itu disampaikan pada Sabtu, 18 April 2026, melalui rilis resminya.

Menurut Mukhtar, situasi global yang dipicu konflik di Timur Tengah, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz, telah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan menciptakan ketidakpastian ekonomi global.

“Kenaikan harga minyak global akan berdampak langsung pada Indonesia, terutama karena kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih dipertahankan,” ujarnya.

Ia menilai, kebijakan subsidi BBM yang terus berlangsung akan semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlebih ketika banyak negara tetangga telah menyesuaikan harga energi di dalam negeri.

“Negara-negara tetangga sudah melakukan penyesuaian harga BBM, sementara Indonesia masih menahan dengan subsidi. Ini akan terus menekan ketahanan fiskal negara dalam jangka menengah,” katanya.

Selain itu, Mukhtar menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan dana transfer ke daerah. Dalam satu dekade terakhir, rasio dana transfer terhadap total APBN disebut berada pada titik terendah, yakni sekitar 20 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut memperberat keuangan daerah, apalagi banyak pemerintah daerah saat ini masih menanggung kewajiban pembayaran pinjaman lunak Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan pemerintah pusat saat pandemi COVID-19 Pandemic.

“Pinjaman tersebut kini memasuki masa pembayaran pokok dan bunga yang dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU). Di saat yang sama, kebijakan efisiensi pusat makin menekan APBD,” jelasnya.

Mukhtar menilai kombinasi berkurangnya transfer pusat, cicilan utang PEN, dan keterbatasan fiskal berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan daerah di seluruh Indonesia.

Ia bahkan menyebut arah kebijakan fiskal nasional saat ini cenderung sentralistis dan berisiko menggeser semangat otonomi daerah pascareformasi.

“Prabowo Subianto menjadi presiden pertama sejak reformasi yang mengarahkan sentralisasi fiskal. Jika ini terus terjadi, Indonesia bisa kehilangan arah desentralisasi,” tegasnya. (Red/tim)

Baca juga: