 |
| Foto istimewa |
Oleh:
Irfandi R. Hi Mustafa
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara
Kisah pilu datang dari Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang anak memilih mengakhiri hidupnya. Penyebabnya sederhana dan memilukan, ia tidak punya uang Rp10.000 untuk membeli buku gambar. Orang tuanya lebih memprioritaskan uang untuk makan.
Peristiwa ini seperti tamparan keras di wajah pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun. Perut anak-anak Indonesia memang penting. Tapi, apakah dengan membuat perut kenyang, kita rela membiarkan otak dan masa depan mereka kelaparan?
Angka bicara. Di tahun 2026, alokasi anggaran pendidikan hanya 14,2 persen dari total APBN. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) yang mewajibkan minimal 20 persen anggaran negara untuk pendidikan. Belum pernah dalam sejarah reformasi, pemerintah begitu gamblang mengabaikan kewajiban konstitusionalnya.
Dana Rp335 triliun untuk MBG tidaklah salah. Tujuan memerangi stunting dan meningkatkan gizi anak adalah mulia. Namun, kesalahan fatal terletak pada kata "vs" yang muncul dalam narasi kebijakan. Pemerintah seolah membuat diksi pilihan: perut atau otak? Kenyataannya, sumber daya aparatus dan fiskal dipangkas dari sektor pendidikan demi memberi makan.
Akibatnya sudah terlihat di mana-mana. Sekolah-sekolah di daerah terpencil kekurangan guru karena rekrutmen terhambat. Bantuan operasional sekolah (BOS) tersendat. Sementara itu, data menunjukkan masih ada sekitar 4 juta anak Indonesia yang tidak mengenyam bangku pendidikan sama sekali. Mereka tidak hanya kelaparan gizinya, tapi juga kelaparan ilmu dan kesempatan.
Pemerintah tampaknya lupa pada satu ironi mendasar, anak yang kenyang perutnya, kalau otaknya kosong karena tidak sekolah, akan tumbuh menjadi pemuda yang kenyang tetapi bodoh. Atau lebih buruk lagi, menjadi beban sosial karena tidak memiliki keterampilan.
Ini bukanlah pembenaran untuk menolak MBG. Ini adalah kritik terhadap cara berpikir pemerintah yang linear dan mengabaikan akar masalah. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang determinatif. Sejarah membuktikan, tak ada negara yang keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah tanpa sumber daya manusia yang terdidik. Makanan gratis tanpa pendidikan yang memadai hanya akan menciptakan generasi yang gemuk tapi tidak kompetitif.
Kita tidak bisa menyelesaikan kemiskinan hanya dengan memberi ikan setiap siang. Kita harus mengajari mereka memancing. Dan membutuhkan kelas, guru, serta buku pelajaran untuk itu.
Pemerintah harus berani mengakui bahwa memprioritaskan makan di atas pendidikan adalah kekeliruan strategis. Jika perlu, evaluasi ulang pola pendanaan MBG. Libatkan sektor swasta dan masyarakat dalam program makan gratis, sehingga APBN tidak perlu merampok hak konstitusional anak-anak Indonesia untuk belajar. Karena hidup bukan hanya tentang apa yang masuk ke perut hari ini. Tapi juga tentang apa yang keluar dari kepala anak-anak kita 20 tahun mendatang.
Generasi yang kuat bukan hanya yang kenyang. Tapi yang tahu cara bertahan hidup di atas kecerdasannya sendiri.
.jpeg)
