 |
| Foto istimewa |
TERNATE – Anggota DPRD Kota Ternate dari Fraksi NasDem, Nurlaela Syarif, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Ternate terkait persoalan penerangan jalan umum (PJU) yang hingga kini belum tertangani di sejumlah titik di kota tersebut.
Menurut Nurlaela, masalah lampu jalan yang tidak berfungsi telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Ia menilai kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius Dinas Perhubungan, mengingat penerangan jalan berkaitan langsung dengan keselamatan dan keamanan warga.
Selain itu, Nurlaela juga menyoroti sikap Kadishub yang dinilainya sulit dihubungi untuk keperluan koordinasi. Padahal, sebagai pejabat yang baru dilantik, ia seharusnya lebih terbuka dan responsif terhadap komunikasi dengan pihak legislatif maupun masyarakat.
“Sangat disayangkan, Kadis yang baru dilantik ini justru susah dihubungi. Ini menyangkut keselamatan warga dan pelayanan publik, bukan urusan pribadi,” ujar Nurlaela, Senin (9/3/2026).
Nurlaela juga menyoroti ketimpangan antara besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak penerangan jalan yang mencapai sekitar Rp27 miliar dengan kondisi penerangan jalan di lapangan yang dinilainya masih minim.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), penerimaan dari pajak penerangan jalan seharusnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan penerangan yang memadai.
Lebih lanjut, politisi NasDem tersebut menegaskan bahwa kondisi jalan yang gelap bukan hanya persoalan estetika kota, tetapi juga dapat berdampak pada meningkatnya potensi gangguan keamanan.
“Ternate harus terang. Kalau kota gelap, ini bisa memicu perilaku menyimpang seperti peredaran narkoba, konsumsi minuman keras, hingga tindakan kriminal lainnya. Ini berkaitan langsung dengan keselamatan dan ketertiban warga,” katanya.
Melalui Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, Nurlaela mendesak Kepala Dinas Perhubungan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan penerangan jalan. Ia juga meminta agar komunikasi dan koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif dapat diperbaiki demi kepentingan masyarakat Kota Ternate. (Red/tim)
