BPIP Libatkan Ketua GP Ansor Malut Sebagai Narasumber Strategi Pembinaan Ideologi Pancasila

Editor: Admin
Syarif Abdullah, saat menjadi narasumber dalam kegiatan penyusunan usulan langkah dan strategi arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Ternate – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi resmi mengundang Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Maluku Utara, Syarif Abdullah, S.Pd., M.Pd, untuk menjadi narasumber dalam kegiatan penyusunan usulan langkah dan strategi arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Undangan tersebut tertuang dalam surat BPIP Nomor 1694/PE.00.00/09/2025 tertanggal 19 September 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Pengendalian, Mukhammad Fahrurozi, S.Sos., M.Si. Tema kegiatan yang diangkat yakni “Kerukunan Beragama: Warisan Budaya dan Kebhinekaan Maluku Utara untuk Indonesia.”

Menurut Fahrurozi, BPIP memandang penting keterlibatan tokoh muda seperti Ketua GP Ansor Malut dalam memberikan perspektif dan pengalaman nyata di lapangan. “Generasi muda memiliki peran strategis dalam memperkuat kebhinekaan dan menjaga kerukunan di tengah arus digitalisasi. Kehadiran GP Ansor Malut di forum ini diharapkan memberi masukan berharga bagi arah kebijakan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Maluku Utara, Syarif Abdullah, mengapresiasi kepercayaan BPIP yang melibatkannya sebagai narasumber. Ia menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi agen perekat kebhinekaan sekaligus penjaga kerukunan di era digital. “Maluku Utara memiliki warisan budaya dan kerukunan yang menjadi contoh bagi Indonesia. Tugas kita sebagai pemuda adalah menjaga warisan itu agar tetap kokoh, meski tantangan zaman semakin kompleks,” kata Syarif.

Mantan Sekretaris PMII Kota Ternate itu, menegaskan bahwa generasi muda hari ini memiliki tanggung jawab besar dalam merawat kebhinekaan sekaligus menjaga kerukunan bangsa. Menurutnya, peran pemuda di era digital bukan hanya sebagai penerus bangsa, tetapi juga agen perekat yang mampu menyatukan perbedaan.

Ia menjelaskan, keberagaman yang dimiliki Indonesia, khususnya di Maluku Utara, adalah sebuah warisan berharga yang harus dijaga. Perbedaan suku, agama, maupun budaya seharusnya tidak menjadi pemicu perpecahan, melainkan sumber kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama. Karena itu, generasi muda dituntut untuk hadir di tengah masyarakat dengan sikap terbuka, toleran, serta mampu membangun dialog yang menyejukkan.

Di sisi lain, derasnya arus informasi di era digital membawa tantangan tersendiri. Syarif mengingatkan bahwa ruang digital sering kali dipenuhi dengan hoaks, ujaran kebencian, hingga provokasi yang dapat mengganggu kerukunan. Ia menekankan pentingnya sikap bijak dan kritis generasi muda dalam menggunakan media sosial. Pemuda, katanya, harus tampil sebagai penjaga kerukunan dengan menghadirkan konten yang positif, edukatif, dan membawa pesan persatuan.

Lebih jauh, Syarif juga menyinggung soal etika lingkungan (environmental ethics) sebagai bagian dari tanggung jawab generasi muda. Ia menyatakan bahwa kerukunan tidak hanya sebatas hubungan antarmanusia, tetapi juga mencakup harmoni dengan alam. Lingkungan yang rusak akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan ketidakpedulian akan berdampak pada kehidupan sosial dan keberlangsungan generasi mendatang. 

"Karena itu, anak muda harus terlibat aktif dalam menjaga kelestarian alam, mulai dari hal sederhana seperti mengurangi sampah plastik, menjaga kebersihan laut, hingga terlibat dalam gerakan pelestarian lingkungan di komunitas, dan 11 masyarakat adat yang di kriminalisasi agar mendapat akses keadilan" paparnya

Menutup materinya, Syarif mengajak pemuda Maluku Utara untuk menjadikan warisan budaya, nilai kerukunan, serta kepedulian lingkungan sebagai modal sosial dalam menjaga persatuan Indonesia. “Kerukunan yang sudah diwariskan leluhur kita harus terus dijaga dan diperkuat, termasuk menjaga alam agar tetap lestari, supaya bangsa ini tetap kokoh menghadapi tantangan zaman,” ujar, Syarif yang juga ketua “legu tara no ate”

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang tidak hanya relevan bagi Maluku Utara, tetapi juga menjadi rujukan nasional dalam pembinaan ideologi Pancasila, khususnya terkait penguatan kerukunan beragama dan kebhinekaan. (red/tim)

 

 

Share:
Komentar

Berita Terkini